Prihatin dengan Isu Disharmoni Jenderal TNI, DPR Sebut Nama Prabowo Subianto

Menanggapi isu disharmoni Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Effendi Simbolon menyebut bahwa pihaknya akan bersifat objektif pada substansi persoalan.

"Ini kan bukan persoalan antara saya dengan Pak Dudung atau Pak Andika. Gak ada masalah di situ. Kami kan punya informasi yang punya nilai kebenaran, catatan visi, kebijakan, kepatuhan, bahkan pembangkangan, ada yang berupa SK tidak dijalankan yang menjadi fokus kami. Makanya, ada istilah disharmoni," kata Effendi saat diwawancarai, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga: Bikin Heboh dengan 'Senggol Balik' Anggota DPR, Dudung Diminta Tampil ke Publik Bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Dia menyebut, pihaknya tidak akan memasuki persoalan personal antara Andika dan Dudung. Effendi menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah melindungi badan TNI dari ketidakpatuhan anggota dan citra buruk di mata publik.

Effendi juga menyebut bahwa isu disharmoni petinggi TNI juga tidak boleh terjadi. Dia menilai akan terjadi polarisasi dari dampak disharmoni Andika dan Dudung.

"Kalau di atasnya disharmoni, di bawahnya ini kan semua orang tahu, terasa semua. Saya ingin meminta penjelasan yang kami terima informasi kurun November-Desember, di sini kok begini," katanya.

Dia menyebut, isu disharmoni tidak bisa sekonyong-konyong dia jelaskan. Sebab, kata Effendi, pihak yang tengah diisukan yang mesti memberi penjelasan.

Selain itu, Effendi juga menyebut bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mesti menjadi penengah sebagai mediator pihak yang tengah berkonflik. Dia menyebut, pihaknya juga menunggu penjelasan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang membawahi institusi tersebut.

"Akan lebih baik dijawab Pak Panglima, Pak Dudung, nanti di tengahnya ada Pak Menhan. Karena Menhan harus dimintai juga penjelasannya. Karena terakhir-terakhir pembinaan sektor pertahanan keamanan negara itu kan ada di tangan Presiden dan Menhan," jelasnya.

Effendi menyebut bahwa dirinya prihatin dengan isu yang tengah diperbincangkan. Dia juga meminta agar badan TNI di masa sekarang mesti lebih kuat dan patuh pada peraturan serta mengerti posisi DPR sebagai mitra kerja TNI.

Baca Juga: Isu Tidak Harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Dudung: Perbedaan Pendapat Itu Biasa!

"Kalau seperti ini, saya lihat yang dia sampaikan, kasihan jadinya. Menanggapi begitu. Era ke sini harus makin matang dong TNI. Harus patuh dan mengerti lembaga DPR itu apa. Gak boleh begitu," paparnya.

Lebih lanjut, Effendi menyebut bahwa pihaknya akan memanggil petinggi TNI untuk mempertahankan hal tersebut. Selain itu, Effendi juga menyebut bahwa pemanggilan itu juga sejalan dengan siklus anggaran yang mesti diselesaikan.

"Nanti lihat apakah dibarengi dengan rapat berikut ini. Apakah topik itu akan dibahas? Jadi jangan dulu berpikir ke mana-mana. Goal kita kan tak harus terjadi seperti itu. Tapi kan tak bisa juga diselesaikan dengan bilang gak ada apa-apa," katanya.