Pengganti Andika, Jokowi Diprediksi Pilih Dudung karena Suka Gayanya

Pengamat militer dan pertahanan Selamat Ginting memberikan analisanya mengenai proses pergantian Panglima TNI yang kini dijabat Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Ginting, masa bakti Jenderal Andika Perkasa sebagai seorang tentara akan berakhir pada 21 Desember 2022.

Namun kata dia, bukan berarti Jenderal Andika Perkasa menjabat Panglima TNI hingga akhir masa pensiunnya.

Terbuka kemungkinan menurut Ginting, proses pergantian Panglima TNI dipercepat di bulan Oktober 2022.

Hal seperti ini pernah terjadi di zaman Gatot Nurmantyo yang masa jabatannya sebagai Panglima TNI dipercepat 3 bulan dari masa pensiunnya.

"Bukan tidak mungkin Jenderal Andika Perkasa mengalami percepatan selesainya jabatan. Bisa saja kalau melihat peristiwa Gatot Nurmantyo yang tiga bulan, Oktober ini menjadi penentu. Apakah kemudian Andika berlanjut sampai akhir 2022 atau berhenti di Oktober," ujar Ginting dikutip dari YouTube Hersubeno Point.

Lalu Ginting memperkirakan peluang adanya perpanjangan masa pensiun bagi perwira TNI dari 58 tahun menjadi 60 tahun setelah era Andika Perkasa.

Memang dalam putusan MK mengenai permohonan masa pensiun bagi prajurit TNI sudah diputuskan bahwa bagi perwira usia pensiun di 58 tahun.

Tapi, kata Ginting, ada klausul menarik dari putusan MK itu yakni MK mengembalikan aturan mengenai masa pensiun prajurit TNI ke DPR dan Pemerintah yang membuat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Artinya, Ginting melihat pemerintah dan DPR diperbolehkan mengubah masa pensiun perwira TNI menjadi 60 tahun.

"Kita akan lihat, ini kalau ini terjadi perubahan dalam waktu dekat, misalnya, maka itu kemungkinannya bukan buat Andika Perkasa. Artinya kemungkinan Andika Perkasa tetap pensiun 58 tahun. Maka penggantinya berpotensi sampai 60 tahun," papar dia.

Lalu siapakah pengganti Andika Perkasa sebagai Panglima TNI? Ginting berkeyakinan pengganti Andika nanti adalah tiga kepala staf angkatan yang saat ini sedang menjabat. 

Bagi Ginting, solusi potong generasi di tubuh TNI kecil kemungkinan terjadi karena saat ini terjadi surplus kolonel dan perwira tinggi. 

"Jadi ada 150 perwira tinggi ditambah 500 kolonel. Kalau dilakukan potong generasi tidak menyelesaikan masalah malah menambah panjang daftar surplus jenderal jadi itu keputusan tidak bijak," ujarnya.

Karena itu Ginting berkeyakinan calon pengganti Andika Perkasa adalah kepala staf yang sedang menjabat.

Mereka ialah KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang kebetulan ketiganya alumni abituren 1988.Cuma yang membedakan Fadjar dan Dudung 88 B dan Yudo lebih senior 88 A.

"Saya kira tidak akan lepas dari situ. Apalagi siapapun yang menggantikan Jenderal Andika Perkasa berpotensi menduduki jabatan ini hingga 60 tahun bisa sampai 2024 hingga 2025," tuturnya.Berkaca pada tradisi kepemimpinan nasional dari era Suharto, SBY dan Jokowi itu, Ginting melihat Presiden akan lebih mempercayakan jabatan Panglima TNI ke KSAD dari pada KSAL dan KSAU.

"Mungkin menghadapi eskalasi politik yang semakin panas. Sekarang hampir setiap hari ada demo penolakan kenaikan harga BBM ini akan panas terus jadi sangat mungkin akan terjadi pergantian di elit militer dalam bulan Oktober," paparnya.

"Saya memperkirakan Amgkatan Laut akan kehilangan kesempatan lagi untuk menjadi Panglima TNI karena memang ini hak prerogatif presiden bukan persoalan giliran atau rotasi angkatan. Jadi saya melihat peluang Dudung Abdurachman jauh lebih besar daripada Yudo Margono dan Fadjar Prasetyo," tutur Ginting.

Ginting memperkirakan kalkulasi politik yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam memilih Panglima TNI ada pada aspek kedekatan dan ketegasan.

Bagi Ginting gaya itu ada pada sosok Jenderal Dudung. Ini terlihat ketika Dudung memberikan sambutan pada acara silaturahmi nasional purnawirawan AD di Sentul.

Dalam sambutannya, Dudung menegaskan akan bersikap tegas, bahkan berani bersikap keras dalam menghadapi ancaman nyata yaitu Papua.

"Tegas di depan Presiden, bagaimana reaksi Presiden megangguk-angguk tanda kemudian menyetujui apa yang akan dilakukan Jenderal Dudung kalau ia menduduki posisi Panglima TNI. Saya kira Jokowi saat ini membutuhkan figur sangat tegas untuk memimpin TNI, dan figur lapangan itu ada pada profil Jenderal Dudung. Itu yang saya amati sampai peristiwa silaturahmi nasional PPAD di Sentul," ujar Ginting.