Tambahan Anggaran KPU Disetujui, Achmad Nur Hidayat Singgung Soal Kematian Petugas KPPS dan Kardus Bergembok di 2019

Disetujuinya tambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp7,86 triliun diharapkan menjadi modal agar penyelenggaraan Pemilu serentak di 2024 bisa berjalan lancar.

Hal ini lebih khusus disoroti terlebih jika berkaca pada penyelenggaraan pemilu terakhir di mana banyak petugas KPPS banyak yang meninggal dan bagi sebagian pihak masih diselimuti tanda tanya besar.

“Hingga saat ini publik masih penasaran dengan kasus kematian para petugas KPPS. Sebab pemilu-pemilu sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam ini dimana pemilu menimbulkan korban jiwa yang begitu besar,” ujar Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Rabu (21/9/22).

Lanjut Achmad, jika kesimpulan dari “bencana” Pemilu 2019 lalu karena kelelahan dan kecelakaan seperti yang diberitakan, maka masih belum memuaskan untuk bisa menjawab pertanyaan publik.

Baca Juga: Tito Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi Hingga Berhentikan ASN, Achmad Nur Hidayat: Ngawur!

Karena jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya tidak kalah kompleks dan melelahkan apalagi calon presiden sebelumnya lebih banyak.

“Dan jika diasumsikan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali adalah dengan menambah anggaran dengan alasan anggaran minim maka kinerja tidak maksimal ini sepertinya tidak relevan dengan kinerja para petugas KPPS saat pmilu 2019 karena kinerja para petugas KPPS sudah maksimal. Dan tidak ada kabar bahwa petugas KPPS kelaparan saat bertugas,” ungkap Achmad.

Karenanya menurut Achmad, Jika sumber masalahnya adalah kelelahan tentunya KPU harus menyusun pola kerja yang sehat, efektif dan efisien sehingga mempermudah pekerjaan para petugas KPPS.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sistem informasi hasil pemilihan umum yang harus benar-benar aman dan tidak ada manipulasi data seperti yang terjadi pada pemilu 2019 dimana angka-angka yang ada di lembar bukti scan yang diupload telah mengalami rekayasa angka dan hal ini diketahui publik.

Baca Juga: Heboh Pernyataan Effendi Simbolon Soal TNI, Achmad Nur Hidayat: DPR Harusnya Jadi Penengah, Bukan Menambah Kisruh!

“Alokasi penambahan anggaran lebih masuk akal jika diperuntukan untuk meningkatkan moralitas KPU diseluruh Indonesia, karena komisioner KPU yang jujur di pusat dan daerah akan melahirkan kedamaian dan akhirnya menghindari konflik berdarah antar anak bangsa,” jelasnya.

Atas dasar itu, Achmad mendorong agar KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bisa menekan kemungkinan adanya bencana serupa yang terjadi di 2019.

“Sudah saatnya sistem pemilu menjadi canggih menggunakan teknologi dan tidak lagi menggunakan kardus seperti pemilu-pemilu sebelum 2019. Para petugas KPPS juga perlu dilengkapi tambahan anggaran terkait penyediaan obat-obatan, vitaman dan petugas kesehatan yang berjaga di setiap KPPS,

PR besarnya adalah moral kompas petugas PKU harus fair dan para pengawasan harus benar-benar menjamin bahwa pemilu 2024 bisa benar-benar jujur dan adil,” jelas Achmad.