Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Menggema Setelah Manuver NasDem Deklarasikan Anies Baswedan, Anak Buah Mas AHY Singgung Syahwat Politik

Beberapa waktu terakhir perpolitikan Indonesia kembali memanas. NasDem yang dikenal sebagai partai pendukung Jokowi dua periode akhir ini malah membuat dukungan kepada Anies yang berada di luar lingkar kekuasaan Jokowi alias oposisi.

Bahkan Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan pernyataan yang dianggap sinyal bahwa kader NasDem akan ditendang sebagai menteri dari kabinet Jokowi alias akan dilakukan reshuffle.

Menanggapi isu reshuffle kabinet Jokowi ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara, Herzaky Mahendra Putra angkat suara. Menurutnya Reshuffle adalah kewenangan Presiden dan presiden juga yang bertanggung jawab terhadap kinerja para menterinya.

Baca Juga: Hasto PDIP Mohon Pasang Kuping Baik-baik! Orang NasDem Nggak Main-main: Politik Rendahan, Tidak Elegan!

“Reshuffle hak prerogatif Presiden. Jadi, Presiden bisa dan berhak melakukan reshuffle kapanpun dirasa perlu. Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden,” ujar Herzaky dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Jumat (14/10/22).

Herzaky mengingatkan bahwa terlepas reshuffle adalah kewenangan presiden, namun publik bisa dan berhak menilai apa yang terjadi sehingga reshuffle itu harus dilakukan.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini pun menyinggung soal syahwat politik dalam masalah ini.

“Ataukah, reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan, meskipun pilihan sikap yang diambil para menteri atau parpol asal menteri itu tidak ada kaitannya dengan kinerja kabinet,” jelasnya.

Baca Juga: Nggak Ada Urusan sama Omongan Rektor UGM Soal Ijazah Jokowi, Eggi Sudjana Nggak Main-main: Sama Sekali Nggak Bernilai Secara Hukum!

Herzaky pun mengingatkan agar Presiden dan jajarannya fokus pada permasalajhan bangsa salah satunya ancaman resisi di 2023.

“Lebih baik presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini. Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat,” ujarnya.