Hilangkan Kawasan Kumuh, Pemerintah Daerah Diminta Aktif Tata Perkampungan

Pemerintah pusat meminta daerah (Pemda) ikut terlibat aktif dalam penataan perkampungan kumuh di wilayahnya untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem. Tanpa campur tangan Pemda, kebijakan pemerintah pusat tak akan berjalan efektif.

“Kolaborasi Pemda sangat penting dalam keberhasilan penataan kawasan kumuh, karena meski diprogramkan oleh Kementerian PUPR, akan susah direalisasikan jika tidak ada ide dan kerja sama dari Pemda. Kita bantu bangun infrastrukturnya, kemudian Pemda bersama Kementerian Sosial yang memberdayakan masyarakatnya,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pada acara Puncak Peringatan HHD dan HHD 2022, kemarin.

Basuki mengungkapkan sejak 2021, program penanganan kawasan kumuh diintegrasikan dengan program penanganan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Baca Juga: Proyek Sumber Air Buat Ibu Kota Ditargetkan Rampung April 2023

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Sosial, BKKBN, BPS, Bappenas, Pemda, serta swasta

“Pada 2021 penanganan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten/kota prioritas. Kemudian dilanjutkan 212 kabupaten/kota pada 2022 hingga mencapai keseluruhan target 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024, agar 2024 kita bisa mencapai target nol kumuh,” jelas Basuki.

Adapun Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) 2022 mengusung tema “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh” dengan harapan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

“Semangat hari habibat dunia dan hari kota dunia yaitu dengan membangun dan mengembangkan kawasan nol kumuh melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat” kata Basuki.