Relawan Anies Kecam Ade Armando: Harusnya Aparat Hukum Ambil Tindakan

Ketua Relawan Bala Anies, Sismono Laode, mengecam pernyataan Ade Armando. Diketahui, dosen Universitas Indonesia itu mengimbau umat Kristen untuk tak terlena oleh tipu daya Anies Baswedan yang ia duga tengah gencar mendekati umat Kristen. Pasalnya, Ade Armando meyakini suara umat Kristen akan menjadi penentu hasil akhir Pilpres 2024 mendatang.

Laode menuding Ade Armando secara gamblang melakukan politik identitas. Perilaku ini ditunjukkan dengan mengadu domba kubu umat beragama di Indonesia.

"Ade Armando ini memang dirancang untuk memprovokasi harmoni umat dengan melakukan politik identitas," kata Laode saat dihubungi Warta Ekonomi, Senin (7/11/2022) malam.

Baca Juga: Harus Segera Evaluasi, NasDem Dinilai Tak Akan Merasakan Anies Baswedan Effect: Masih Ada...

Menurut dia, Ade Armando sengaja melahirkan narasi pemecah belah umat beragama ini di tengah maraknya dukungan umat Kristen terhadap Anies Baswedan.

"Lahirnya narasi Ade Armando ini kan ketika kekuatan kelompok non-muslim pada Anies itu menjadi kuat. Karena selama Anies jadi gubernur, kelompok non-muslim itu mendapat kesetaraan. Ini menjadi ketakutan, bahkan frustasi bagi kelompok yang menentang Anies."

Dia berharap aparat penegak hukum Indonesia dapat menindaklanjuti Ade Armando. Sebab, ia menilai pernyataan Ade Armando berpotensi membiarkan persatuan bangsa menganga, bahkan memecah belah bangsa.

"Ini sebenarnya tidak bisa dibiarkan. Ini soal hukum. Apakah para penegak hukum ingin bangsa ini menjadi harmoni atau kita biarkan perseteruan ini menganga," tukas Laode.

Pendukung Anies itu menegaskan dirinya mengecam perilaku Ade Armando. "Kami mengutuk keras cara-cara Ade Armando, karena ini sangat memalukan, khususnya sebagai seorang akademisi," tandasnya.

Sebelumnya, Ade Armando terlibat kontroversi lantaran pernyataannya yang menyebut umat Kristen sebagai penentu kemenangan atau kekalahan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Banyak pihak yang menduga pernyataan Ade Armando sebagai upaya politik identitas.