Kemenaker Dapat Apresiasi Komisi IX DPR-RI Atas Kebijakan dalam Hadapi Ancaman Resesi

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Apresiasi disampaikan saat Rapat Kerja Menteri Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Anggota Komisi IX, Haruna, misalnya, mengapresiasi Menaker yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran pascapandemi Covid-19.

Baca Juga: Serikat Buruh Migran Indonesia Dirikan Minimarket, Kemenaker Harap Dapat Sejahterakan PMI

"Saya kira ini formulasinya kalau perlu dicetak, Bu. Formulasi penurunan ini sangat luar biasa. Kita apresiasi Bu Menteri," kata Haruna, mengutip sebagaimana dalam rilis Biro Humas Kemenaker.

Apresiasi juga datang dari anggota Komisi IX yang lain, Saniatul Lativa, terkait berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadapi ancaman resesi global dan dampaknya bagi ketenagakerjaan.

"Saya mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Kemenaker mengenai strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan," kata Saniatul Lativa.

Sementara, anggota Komisi IX yang lain, Ade Rezki Pratama, menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Menaker yang berupaya agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing baik dalam kondisi normal maupun tidak normal seperti saat pandemi Covid-19.

"Saya ingin memberikan apresiasi yang penuh kepada Bu Menteri dan seluruh jajarannya ketika selama ini sudah membuat konsep bahwa bagaimana nantinya tenaga kerja kita mampu bersaing di saat stabil maupun di saat badai yang luar biasa," ucapnya.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Kemenaker telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan Kemenaker ini bersifat adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi 5 pilar.

Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif. Kelima, hubungan industrial yang harmonis.