BPS Bakal Sensus Petani Jawa Barat

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar) akan melakukan sensus terhadap 3,5 juta petani untuk mewujudkan data pertanian berkualitas dan tata kelola data pertanian terpadu Jawa Barat.

Kepala BPS Jabar, Marsudijono mengatakan pelaksanaan sensus tersebut tidak hampir sama dengan Regsosek beberapa waktu lalu dengan menerapkan pendekatan rumah tangga. Sedangkan untuk kalangan pengusaha di bidang pertanian BPS akan menerapkan pendekatan stakeholder.

Baca Juga: Bulan Oktober Meroket, BPS: Ekspor Sektor Pertanian Tumbuh 4,86%!

"Kami mendatangi secara door to door,  nanti akan tahu potensi rumah tangga itu bergerak di bidang apa. Misalnya pertanian seperti hortikultura, padi termasuk kehutanan,"kata Marsudijono kepada wartawan di Bandung, Senin (21/11/2022)

Pada sensus kali ini, kata Marsudijono, data  yang dinilai penting karena dalam menghadapi krisis pangan. Untuk itu, pihaknya  memerlukan data kesiapan pangan di Jawa Barat.

"Tadi dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Maka, kalau tidak diimbangi produksi di Jawa Barat nanti agak kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat,"tegasnya

Dia mengakui selama pandemi terjadi penurunan jumlah petani di Jawa Barat. Hal ini menjadi tantangan terbesar. Untuk itu, harus diimbangi dengan inovasi teknologi dan infrastruktur pertanian.

Diketahui, lahan pertanian di Jawa Barat mengalami penurunan sejak 2013 lalu. Untuk itu, diperlukan pengembangan lahan supaya bisa memenuhi kebutuhan ketahanan pangan khususnya di Jawa Barat.

Marsudijono menambahkan dalam mewujudkan basis data pertanian nasional, selain memiliki tugas sebagai penyelenggara Sensus Pertanian dan survei berbasis pertanian.

"BPS juga berperan sebagai Leading Sector pemenuhan data pertanian dengan penekanan pada customer view oriented yaitu apa yang dibutuhkan stakeholder dan para pengguna data,"ungkapnya

Adapun, Kepala Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat menambahkan uas lahan pertanian di Jawa Barat 928.218 ribu hektar pada 2019 lalu.

Sedangkan jumlah produksi padi di Jawa barat selama 2021 mencapai 9,1 juta ton. Sedangkan untuk tahun 2022 diperkirakan mencapai 9,6 juta ton.

Baca Juga: Waduh! NasDem Bisa Terkejut, Selebaran Dukung Anies Baswedan Demi Tegaknya Khilafah Kembali Muncul

"Itu panen sampai Desember 2022. Syaratnya, yang masih di proses tanam aman tidak ada gangguan hama atau penyakit maupun kekeringan dan kebanjiran. Jadi, berdasarkan data BPS, kita surplus 1,4 juta ton pada 2022. Artinya Jawa Barat tidak perlu impor beras,"ungkapnya

Saat ini pihaknya sedang merencanakan Perda RT/RW Provinsi Jawa Barat untuk 2023 sampai 2043. Dengan penetapan Perda tersebut maka diperoleh gambaran tentang perencanaan alih fungsi lahan akibat proyek strategis nasional yang ada di Jabar.

"Kita tahu bahwa Jabar merupakan salah satu destinasi investasi terbesar di Indonesia. Sehingga kita harus mengantisipasi tentang alih fungsi lahan,"katanya

Baca Juga: Tak Cuma Telah Merendahkan Iriana Jokowi, Kharisma Jati Dinilai Gak Menghormati Tamu Negara G20

Salah satunya adalah memanfaatkan lahan tidur yang ada di Jawa Barat menjadi lahan pengganti.

Berdasarkan instruksi Presiden RI, Menteri Pertanian maupun Gubernur Jawa Barat hampir sama agar memanfaatkan lahan tidur  menjadi lahan produktif sebagai antisipasi krisis pangan.

"Intinya bagaimana kita mengantisipasi krisis pangan ya harus tetap kita tingkatkan produksinya,"tegasnya

Menurutnya, lahan tidur di Jabar  sampai saat ini masih bisa diinventarisasikan sebab jika mengacu pada definisi lahan tidur yaitu tanah yang sudah dikelola oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha dan bangunan yang belum dimanfaatkan selama dua tahun.

Dia mengakui pihaknya baru menginventarisasi satu jenis lahan saja yaitu Hak Guna Usaha (HGU) seperti milik PTPN VIII sekitar 8.900 hektar.  "Lahan itu baru dimanfaatkan 2.600 ha. Jadi masih tersisa banyak,"

Maka, Dadan mengimbau agar petani yang berasal di sekitar lahan tersebut untuk bisa memanfaatkannya. Termasuk pelaku usaha atau bisnis bisa menggunakan lahan tersebut.

Meskipun demikian, sampai saat ini masih mendapatkan keluhan tentang mahalnya harga sewa lahan tersebut. Dia berharap dengan berkolaborasi dengan BPS bisa membantu mereka meringankan harga sewa lahan tersebut dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan di Jawa Barat.

"Memang ada konsekuensinya yang memanfaatkan lahan harus kena biaya sewa juga,"ujarnya

Dadan menegaskan pertanian ke depan tidak berbasis alam yang bergantung pada luas lahan, tetapi berbasis penggunaan telnologi seperti hidroponik, dan sebagainya.

Baca Juga: Rumah Belajar dan Geowisata Binaan PGE Area Ulubelu Tingkatkan Perekonomian Petani Kopi Tanggamus

"Dukungan agar Sensus Pertanian dapat mencakup seluruh aktivitas pertanian, sehingga hasilnya dapat bermanfaat sebagai dasar pijakan perumusan program di bidang pertanian,"pungkasnya.