Presiden Moldova Panik Anak-anak Sekolah Nyanyikan Lagu Uni Soviet

Layanan keamanan Moldova harus menyelidiki konser yang menampilkan anak-anak menyanyikan lagu-lagu Soviet dari Perang Dunia II, kata Presiden Maia Sandu.

Pertunjukan tersebut, yang diselenggarakan dengan bantuan dari kedutaan Rusia dan pemerintah kota Moskow, baru-baru ini berlangsung di kota terbesar kedua di Moldova, Beltsy.

Baca Juga: Bidik Rusia, Serangan Drone Ukraina Buatan Soviet Tewaskan 3 Orang

Di antara rutinitas lainnya, anak-anak yang mengenakan kostum yang menyerupai seragam tentara Soviet menyanyikan lagu-lagu yang dipopulerkan selama perang, yang dikenal di Rusia sebagai Perang Patriotik Hebat.

Ketika ditanya apa pendapatnya tentang konser tersebut selama wawancara dengan penyiar TVR lokal pada hari Kamis (15/12/2022), Sandu menjawab: "Saya tidak tahu detailnya, saya pikir itu diadakan di bawah naungan otoritas lokal."

“Layanan Informasi dan Keamanan harus menyelidiki masalah ini dan mencari tahu apakah mereka menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional,” kata kepala negara itu.

"Lagu-lagu Soviet dapat mempromosikan perang,” kata Sandu, menambahkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan semacam itu “harus diberi sanksi dalam bentuk tidak langsung atau langsung.”

Moldova adalah bekas republik Soviet berpenduduk 2,6 juta jiwa, terjepit di antara Ukraina dan Rumania. Negara ini semakin pro-Uni Eropa sejak Sandu berkuasa pada tahun 2020.

Pada bulan April, Chisinau melarang Pita Saint George, ciri khas perayaan kemenangan Perang Dunia II di Rusia, memberlakukan denda bagi mereka yang terlihat memakainya. Namun, banyak orang di Moldova tidak senang dengan kebijakan Sandu untuk mengurangi hubungan dengan Moskow.

Dalam beberapa minggu terakhir, negara tersebut telah mengalami protes anti-pemerintah berulang kali atas meningkatnya biaya hidup, harga energi, dan masalah sosial dan ekonomi lainnya, yang diperparah oleh dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina.

Sebuah jajak pendapat, yang diadakan oleh lembaga penelitian IMAS pada awal Desember, mengungkapkan bahwa sekitar 60% orang Moldova percaya bahwa negara mereka sebenarnya dijalankan oleh AS dan UE, bukan Sandu dan kabinetnya.