Jabatan Anak Buah Anies Dicopot Sana-Sini, Bawahan Megawati: Lebay, Pura-Pura Dizalimi....

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyebut isu bersih-bersih jejak Anies Baswedan di Ibu Kota dinilai sangat berlebihan. Menurutnya, pergantian pejabat justru merupakan hal wajar.

Sebagaimana diketahui, Pj Heru Budi Hartono menggeser posisi Sekda Marullah Matali menjadi Deputi Kegubernuran. Tak hanya itu, beberapa direksi dan komisaris beberapa BUMD DKI seperti PT Jakarta Propertindo dirombak habis-habisan.

Baca Juga: Ruhut Serang Anies Terus Menerus hingga Sebut Pribumi Palsu, Pengamat: Pasti Aman, Kader PDIP Bebas Bicara Apa Saja!

Gilbert meminta agar beberapa pihak yang keberatan dengan keputusan dibuat Pj Heru Budi Hartono, dapat disikapi secara bijak. Tak usah takut dan berlebihan. 

"Saya melihatnya justru ini playing victim kayak pura pura dizalimi. Jadi cukup," ucapnya pada tayangan Kanal YouTube Indonesia Lawyers Club dikutip pada Senin, (19/12/2022).

Gilbert menambahkan, orang-orang yang berseberangan dengan Heru seharusnya menggunakan cara yang lebih elegan.

"Coba bermain yang lebih elegan. Basi lah itu," tuturnya.

Bagi Gilbert pribadi, sosok bakal calon presiden 2024 tersebut merupakan masa lalu yang akan dilupakan orang seiring berjalannya waktu, khususnya bagi warga DKI Jakarta sendiri.

Tidak ada satupun pemimpin yang bertahan namanya sesudah tak lagi menjabat. Bagi Gilbert,  itu adalah hal yang alami dan akan dirasakan oleh semua pemimpin.

"Tidak ada pejabat satupun yang bertahan namanya sesudah dia tidak menjabat, itu alami. Bagaimana  agar tidak memudar? Yaitu urusan partai yang bawa dia lah," ungkapnya.

Selain itu, Gilbert menegaskan bahwa, perombakan beberapa pejabat di DKI juga mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

"Jadi tidak ada yang masalah di sini yang masalah adalah karena kita bikin masalah. Ini semua proses normal," cetusnya.

Sementara itu soal pergantian tagline 'Jakarta kolaborasi' menjadi Jakarta Sukses untuk Indonesia' juga bukan suatu hal yang salah.  Menurut dia, setiap pejabat berhak memiliki harapan baru.

"Apakah tagline yang dihapus itu salah? Loh dia punya impian kan. semua pejabat punya mimpi, ya tentu ganti harapan ya ganti slogan. Apa yang salah disitu," tegasnya.