Jelang Pilpres 2024, Tersiar Kabar akan Muncul ‘Operasi Superblok’, Sejumlah Tokoh Politik Bakal Kena Imbasnya

Jelang Pilpres 2024 mendatang, Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menyebut akan ada operasi superblok untuk menciptakan kekuatan terpusat.

Operasi superblok kata dia adalah salah satu cara melumpuhkan banyak calon-calon presiden (capres) populer dan menaikkan hanya satu capres-cawapres saja. 

"Peta (Pilpres) secara umum tidak akan jauh dari tiga nama, Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, bisa saja Mbak Puan," ujar Khoirul dalam perbincangannya di Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.

"Tapi ada sejumlah informasi tadi saya sampaikan ada konon operasi politik untuk menciptakan superblok, jadi menciptakan sebuah koalisi tunggal yang kemudian menegasikan semua calon-calon lain," imbuhnya.

Baca Juga: Nasdem Minta Presiden Jokowi Tak Usah ‘Cawe-cawe’ Urusan Pilpres 2024: Khusnul Khotimah Saja Akhiri Jabatan!

Menurut Khoirul Umam, pelumpuhan-pelumpuhan pada calon bisa terjadi dengan cara operasi penegakkan hukum.

Hal ini yang kemudian membuat partai politik dipaksa untuk bersatu membangun partai politik.

Menjawab pernyataan Khoirul Umam, politikus Zulfan Lindan yang jadi tuan rumah acara tersebut menyatakan bahwa memang ada proses hukum yang mengganjal di berbagai calon potensial.

"Problemnya kan kita lihat proses dalam konteks menghambat dalam penegakkan hukum itu kita lihat seperti Ganjar masih ada kasus di KPK, Anies masih terganjal Formula E di KPK, kemudian cak imin yang sudah lama sekali kasus kotak durian juga ada di situ [KPK]," kata Zulfan Lindan.

"Yang masih ada di KPK kan tiga orang ini, kalau tiga-tiganya ini terganjal oleh hukum ya udah selesai lah, tinggal Prabowo sama Puan kan?," tambahnya.

Baca Juga: Tak Ada Kata ‘Tiga Periode’ dalam Kamus Nasdem, Dukungan ke Presiden Jokowi Hanya Sampai 2024 Saja

Kendati demikian, jika proses hukum terjadi baik Zulfan Lindan maupun Khoirul Anam tak menyalahkan pihak mana pun.

"Ya kan proses hukum ini, kita tak perlu salahkan istana, salahkan siapa-sipa itu kan proses hukum," kata Zulfan Lindan.