Rocky Gerung Sebut Lebih dari Setengah Menteri Jokowi Buruk: Kalau Mau Direshuffle Sekalian Sama Presidennya!

Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung secara terang-terangan menyebut kualitas para menteri di kabinet Presiden Jokowi, kabinet Indonesia maju jilid 2. 

Menurut dia, jika adanya reshuffle atau perombakan kabinet, seharusnya lebih dari setengah menteri yang ada akan ‘kena’.

“Ya kalau udah separuh menteri buruk kemudian tetap mereshuffle separo dari kabinet artinya membatalkan legitimasi Presiden Jokowi. Jelas artinya Presiden Jokowi nggak bisa memimpin kabinet, itu kan masalahnya,” Rocky melansir dari youtube channelnya, Selasa (27/12/22).

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Lembaga Survei ‘Hobi’ Rekayasa Hasil Elektabilitas, Jadi Penyebab Internal PDIP Ribut

“Ya sudah kalau gitu jangan tanggung, PDIP sekaligus aja bilang reshuffle presiden-nya, ya kan,” ungkapnya.

Ia bersama Jurnalis senior Hersubeno Arief mengatakan bahwa pihak PDIP sempat berkata ada dua menteri asal NasDem yang mesti dievaluasi kinerjanya. 

Yaitu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Tapi menarik ini karena ternyata PDIP itu mengincar kelihatannya hanya dua menteri Nasdem. Memang diusulkan untuk bahasanya dievaluasi ya bukan di reshuffle, tapi kita tahu lah arahnya kemana,” kata Rocky melansir dari youtube channelnya, Selasa (27/12/22).

“Ya ini Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah kita tahu kalau Menteri Pertanian kan belakangan ini ribut-ribut soal stok dengan beras pemerintah ya.” kata dia. 

“Menteri Pertanian ngotot bahwa panen melimpah tapi Menteri Perdagangan dan Bulog menyatakan cadangan beras kosong dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk impor 500.000 ton beras.”jelasnya. 

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Lembaga Survei Tak Ada Nilainya di ‘Mata’ PDIP, Elektabilitas Tinggi Tak Jadi Penentu Maju Pilpres

Meski begitu, Rocky menyebut jika ingin mengevaluasi apalagi direshuffle, Jokowi harus bisa membuktikan keburukan apa yang ada di kedua menteri itu. 

“Karena kalau keburukan kebijakan ada di dua menteri itu, pasti ada lebih dari itu yang buruk (dalam kabinet),” kata dia.