Tingkat Kepuasan Publik Bisa Menjadi Modal Kampanye Kandidat Capres

Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri (Puput) mengungkapkan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko widodo bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang akan berlaga di pilpres 2024.

Menurut Puput tidak masalah ketika menteri menggunakan hasil survei tersebut untuk menjadi modal utama dalam kampanye Pilpres 2024.

"Tentu tidak salah jika kemudian pemerintah, presiden, dan menteri menggunakan hasil survei itu untuk menunjukan gigi hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks kepemiluan," katanya di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Puput mengungkapkan pihak yang berkompetisi dalam pemilu adalah para politisi. Catatan hasil kerja dan pengalaman, termasuk hasil survei kepuasan publik seperti ini tentu umum digunakan.

"Program yang dijalankan pun, jika memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi publik, dapat menjadi ikon dari figur menteri/presiden itu dan dijanjikan sebagai program lanjutan lagi jika terpilih atau menang pemilu," ujarnya.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 71,3 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Alasan responden puas didominasi oleh kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (41,2 persen), disusul oleh kebijakan pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen). Artinya kepuasaan publik terdongkrak oleh sektor ekonomi.

Meski demikian, Puput menegaskan hal yang penting adalah tidak berhenti pada tataran survei. Harus ada evaluasi lebih jauh atas program tersebut.

"Termasuk misalnya sejauh mana menyelesaikan akar masalah di masyarakat, sejauh mana perencanaan dan implementasinya efektif, serta apa yang masih harus dilakukan dan dikembangkan dari program yang sudah ada," pungkasnya.

Di Kabinet Indonesia Maju kini ada sejumlah menteri yang digadang-gadang untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi mengorkestrasi tim ekonomi kabinet.

"Airlangga dengan kebijakan, saya melihat bagaimana pasca kenaikan bbm banyak sekali upaya yang dilakukan Menko Perekonomian, untuk melihat misalnya terkait dengan masyarakat yang terdampak, mendapatkan perhatian,” kata engamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.

Selain Airlangga, juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang masih berada di kabinet.

Kedepankan Rakyat

Tetapi, Trubus mengimbau agar para tokoh politik yang berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan kebijakan yang penuh kepentingan.

"Memang saya melihat bahwa, orang orang yang tokoh-tokoh yang masih duduk di pemerintah yang bersangkutan mengharapkan berkompetisi di 2024 itu memang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan, karena bagaimanapun juga mereka mereka full kepentingan, tentu terkait bagaimana mendulang suara, paling tidak istilahnya mencari dukungan konstituen,” jelas Trubus.

Dengan kapasitas mereka sebagai pembantu presiden, mereka bisa mengambil kebijakan yang populer dan tentunya menguntungkan bagi rakyat.

"Bagaimana kemudian membangun semacam publik trust sehingga kepemimpinannya dianggap yang paling afdol, layak, paling diterima publik, paling punya kapasitas, kompetitif,” tambah Trubus.

Karena itu, dia meminta para tokoh pemerintahan yang juga elit partai, untuk mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang golongan.

"Karena saya melihat mereka yang masih bercokol di pemerintahan, cenderung diposisikan membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, menurut saya yang kemudian mereka itu akan memperoleh semacam perhatian dan mau mendukung segala kebijakannya,” sebut Trubus.