Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Setelah mendapatkan dukungan dari Demokrat dan PKS, artinya syarat formil presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden minimal 20% telah berhasi terpenuhi oleh Anies Baswedan.
PR selanjutnya adalah menemukan siapa tokoh yang cocok dan tentunya bisa mendongkrak suara sebagai calon wakil presidennya.
Meski baru mengungkap dukungan, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menyatakan partainya menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies.
"PKS memiliki sikap bahwa proses penentuan cawapres itu semua partai berhak mengajukan, tetapi pada akhirnya pemilihan diserahkan kepada capres, tentu saja melalui mekanisme yang objektif," kata Sohibul Iman di Jakarta, Senin (30/1).
Sikap PKS ini seirama dengan rekannya di Koalisi Perubahan, yakni Partai Demokrat, yang sudah terlebih dahulu menegaskan mengusung Anies Baswedan jadi Capres 2024 dan menyerahkan siapa yang menjadi cawapres kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Sohibul Iman menyatakan selama cawapres yang dipilih Anies itu mendongkrak kemenangan, siapa pun dia dan tidak harus kader PKS. "PKS tetap akan dalam koalisi ini," ujar Sohibul.
Alasan PKS Mendukung Anies Capres 2024 Sohibul menjelaskan alasan PKS mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Dikatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah Majelis Syura PKS pada Agustus 2022.
Terdapat tiga kriteria untuk calon presiden yang diusung PKS, yakni sosok simbol perubahan, sosok nasionalis religius, dan memiliki elektabilitas yang memungkinkan untuk menang.
Baca Juga: Puluhan Tahun Jadi Kader Golkar, Sosok Ini Hijrah ke NasDem karena Cinta Anies Baswedan
"Kami tidak memiliki istilah elektabilitas survei tertinggi karena dinamika hari ini tentu berbeda dengan dinamika saat 14 Februari 2024," cetusnya.
Terkait elektabilitas, lanjutnya, paling sederhana masuk dalam tiga besar elektabilitas survei hari ini.
Piagam Koalisi Perubahan Sedang Disiapkan Utusan Anies Baswedan untuk tim koalisi, Sudirman Said, mengungkapkan poin-poin piagam Koalisi Perubahan sudah selesai dibahas dalam tim kecil.
"Materi-materi poinnya sudah kami bahas, tapi mungkin perlu finalisasi," katanya di Jakarta, Senin.
Sudirman menegaskan poin-poin itu akan dibuat dalam dokumen resmi yang disebut sebagai piagam Koalisi. Penandatanganan akan dilakukan setelah pimpinan partai bertemu secara formal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty