Efek Janji Tertulis, Tak Ada Sanksi Bukan Berarti Jalan Anies Baswedan Jadi Next Jokowi Mulus Habis

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyoroti polemik dari janji tertulis Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto.

Dirinya mengatakan bahwa perjanjian politik semacam itu menjadi rentan karena tidak besifat hukum, namun terkait dengan etis dan moral.

Baca Juga: Jokowi Sudah Tidak Dibutuhkan, Anies Baswedan Dipastikan Menang: Itu Kehendak Sejarah

Ia lalu menyampaikan bahwa ada kabar bahwa perjanjian itu berisi soal Anies tidak diperkenankan maju capres tahun 2019. Hal itu memunculkan pertanyaan soal keberlakuan perjanjian tersebut dengan rentang waktu Pilpres.

"Pertanyaanya, apakah perjanjian yang melarang mas Anies maju selama pak Prabowo maju sebagai capres hanya di 2019 atau termasuk pasca 2019?" kata Burhanuddin dikutip dari tayangan KOMPAS TV, Rabu (01/02/2023).

Burhanuddin sendiri mengaku tak berani berandai-andai mengenai isi perjanjian tertulis antara Prabowo dan Anies.

Pasalnya hingga saat ini hanya satu pihak, yakni Sandiaga Uno, saja yang berani mengklaim mengenai perjanjian tertulis tersebut. Sementara yang lainnya masih bungkam dan perjanjian itu disebut tersimpan di brangkas milik Fadli Zon.

Baca Juga: Giat Promosikan Anies Baswedan, Safari NasDem Dinilai Terlalu Berlebihan: Saya Jengkel, Gak Adil...

Akan tetapi, Burhanuddin menilai Anies akan menjadi problematik apabila perjanjian tertulis itu memang benar-benar ada, berlaku untuk Pilpres 2024 dan ditanda tangani oleh sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019, tapi juga 2024 maka secara etis Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Kalau betul ya, kan kita belum bisa berandai-andai sekarang karena ini baru satu versi," ungkapnya.

Baca Juga: Kesana-kemari Walau Sudah Amankan Tiket Anies, Manuver NasDem Disorot Habis: Mereka Minta Jalan Keluar...

"Misalnya itu ada, tentu akan sangat menyulitkan (Anies) buat maju Pilpres," lanjutnya menambahkan.

Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan perjanjian tertulis atau kontrak politik tersebut sah dalam politik. Pengungkapan soal kontrak politik itu dinilai ingin mengatakan kepada publik bahwa Anies terikat perjanjian dengan Prabowo.

Baca Juga: Jokowi Terpesona Melihat Wajah Baru Pasar Seni Sukawati, Menteri Basuki: Terbaik di Indonesia!

"Sekali lagi ingin mengatakan kepada publik bahwa mas Anies terikat oleh kontrak politik tadi, tapi sepanjang belum dibuka secara terang benderang saya tidak tahu apakah kontrak politik itu persis mengikat hanya di 2019 ataukah masuk di 2024," tandasnya.