Soal Kades Belum Beres, Wacana Jokowi Tiga Periode Tiba-tiba Digaungkan Lagi: Demi Cegah Terjadinya Polarisasi

Sekretaris Jenderal Jokpro (Jokowi-Prabowo) 2024, Timothy Ivan Triyono tiba-tiba kembali menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden jelang Pilpres 2024.

Menurutnya, wacana yang akan membuat Joko Widodo alias Jokowi menjadi seorang presiden selama tiga periode itu akan terwujud pada waktunya.

Baca Juga: Muncul Sinyal Dinasti Politik Keluarga Jokowi, Rizal Ramli: Etika Rendah, Rasa Malu Nyaris Nol!

Dirinya yakin akan hal tersebut, walau isu tersebut sendiri sempat tertidur setelah adanya pernyataan tegas dari sejumlah elite politik terkait hal itu.

“Kalau untuk kami, Jokpro 2024, kami selalu optimis ide atau gagasan Jokowi 3 periode ini akan terwujud pada waktunya nanti,” ujar Timothy kepada Akurat.co, Senin (6/1/2023).

Dia menegaskan, Jokowi tiga periode dapat mencegah terjadinya polarisasi esktrem.

“Kami kan sudah berjalan hampir 2 tahun, selalu yang kami sampaikan adalah Jokowi 3 periode itu dapat mencegah terjadinya polarisasi esktrem,” tegasnya.

Baca Juga: Tiba-tiba Disebut Sudah Meninggal Dunia, Reaksi Gibran bin Jokowi: Saya Masih Pengen Hidup

Bagi Jokpro, Jokowi 3 periode lebih banyak manfaatnya bagi bangsa dan negara.

“Selama ini sebetulnya banyak masyarakat yang ingin beliau (Jokowi) menjabat 3 periode. Mereka (para politikus) belum berani menyampaikan secara terbuka saja,” ujar Timothy.

Baca Juga: Carut-marut Proyek Esemka, Redup Ditelan Bumi hingga Tiba-tiba Muncul Lagi Jelang Digantinya Jokowi

Sementara itu, di depan para pejabat eselon Lemhannas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan kebutuhan Pemilu 2024. 

Kendati demikian, ia menyebut pemerintah tidak bisa menghalangi adanya aspirasi penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sulitnya Jadi Gibran, Dihina hingga Disebut Bukan Apa-apa Tanpa Jokowi: Salahmu Gak Pamer Ijazah...

“Kalau dari pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah. Dan itu hak. Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu harus diperpanjang. Itu kan, ya, tidak melanggar,” kata Mahfud baru-baru ini.