Kementerian ESDM Bentuk Sekretariat JETP, Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi

Menindaklanjuti perjanjian pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) pada saat KTT G20 di Bali tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk sekretariat tim kerja JETP, yang siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan output selama enam bulan ke depan yang akan dicapai sekretariat, yaitu untuk menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara. 

Bukan hanya itu, tim kerja ini juga akan memobilisasi investasi dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).

Baca Juga: Dirjen Migas Kementerian ESDM Soroti Pentingnya Budaya K3 di Industri Migas yang Berkelanjutan

"Sekretariat JETP telah terbentuk dan resmi berkantor di Kementerian ESDM, tempat ini akan menjadi pusat informasi, perencanaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP seperti yang diinstruksikan oleh Tim Gugus Tugas," ujar Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (17/2/2023). 

Arifin mengatakan, dengan terbentuknya Sekretariat JETP ini, sebagai lapisan koordinasi tim gugus tugas dan pelaksanaan teknis, diharapkan menghasilkan dampak yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian target JETP.

Ia menjelaskan bahwa fungsi sekretariat JETP adalah lapisan yang mengoordinasikan arahan dari tim gugus tugas dan teknis pelaksanaannya, termasuk proyek-proyek JETP dan pembiayaannya.

"Tugas pertama tim gugus tugas adalah untuk mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan, dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Sekretariat JETP akan beroperasi mulai pekan ini dan akan mulai mengerjakan tugas dan programnya, antara lain pengembangan energi bersih, percepatan pensiun dini PLTU batubara, dan program peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung EBT.

"Beberapa kegiatan yang nanti akan menjadi kegiatan utama JETP, yakni yang pertama tentunya pengembangan energi bersih, secara khusus untuk energi terbarukan. Yang kedua adalah percepatan pensiun PLTU batubara, dan yang ketiga adalah program-program untuk membantu peningkatan efisiensi energi. Ini ada di dalam joint statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia, jadi tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industrinya di sini," ujar Dadan.

Pada kesempatan tersebut, Head of U.S. Department of Treasury, Alexia Latourte, juga mengatakan bahwa Sekretariat JETP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target JETP, termasuk rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif, yang merefleksikan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan yang terpenting untuk mendukung masyarakat terdampak.

"Itulah alasan kita mengatakan 'Just Energy Transition', yakni transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal," ujar Alexia.

Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, menekankan bahwa Pemerintah Indonesia dan PLN berkomitmen untuk melakukan transisi energi, sehingga generasi selanjutnya akan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Hari ini adalah momen bersejarah. Dengan peresmian ini, kita harus memastikan agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita, dan kita melakukannya dengan cara mengurangi emisi CO2. Pemerintah Indonesia dan PT. PLN berkomitmen untuk hal tersebut dan kita perlu bekerja sama karena kami menyadari bahwa kami tidak mampu menanggung beban ini sendiri," ujar Darmawan.