Genjot Investasi, Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja, P2SK, hingga HPP Jadi Senjata Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dalam rangka mencapai target Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% dan stunting 3,8%, dukungan investasi menjadi kunci.

Sri Mulyani mengatakan, target Jokowi hingga di akhir masa jabatannya pada 2024 itu memerlukan upaya keras pemerintah dan penyediaan alokasi anggaran untuk tahun ini dan tahun depan.

Baca Juga: Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Pede Targetkan Defisit APBN 2024 Ditekan Hingga 2,16%

"Untuk itu, dari sisi investasi pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan," katanya, dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Senin (20/2/2023).

Sri Mulyani lalu menjelaskan, dukungan investasi itu digenjot pemerintah melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai dan akan difokuskan pada 2024. 

"(Antara lain) adalah pelaksanaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah," tuturnya.

Selain itu, bendahara negara itu juga mengatakan pemerintah akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction tax, untuk riset dan vokasi. 

"Juga tax allowance di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik dan baterai," jelasnya.

Tak sampai di situ, Sri Mulyani berujar pemerintah juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur, yang diyakini akan meningkatkan produktivitas dan juga competitiveness dari perekonomian Tanah Air.

"Dengan landasan itu, pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin," kata Sri Mulyani.

Dia melanjutkan, sesuai dengan agenda nasional, prioritas pemerintah untuk tahun depan adalah menargetkan defisit APBN bisa ditekan ke level 2,16 hingga 2,64 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).