Tak Butuh Waktu Lama, Presiden Jokowi Pede Soal Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono meninjau progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (23/2/2023).

Presiden Jokowi mengatakan, ada 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri yang tengah dibangun di lokasi tersebut dan ditargetkan selesai pada 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN dalam siaran pers Kementerian PUPR, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga: Lewat Sinergi Rakyat Bersama Pemerintahan Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin Yakin Bisa Turunkan Stunting

"Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri, ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi. 

Presiden mengatakan, pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN saat ini progres fisiknya sudah mencapai 14%. "Jadi bismillah ini sudah dimulai, sekali lagi kita harapkan Juni 2024 selesai. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya baik infrastruktur berupa nanti kantor dan ini rumah menterinya," kata Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, selain pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan juga tengah menyiapkan pembangunan Rumah Susun (Rusun)/Apartemen untuk ASN/TNI/Polri di IKN. "Ditargetkan konstruksinya mulai pada Juni 2023," kata Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN telah dimulai sejak Desember 2022 sesuai kontrak. 

"Pembangunannya dilakukan di atas lahan sekitar 20 hektare lengkap dengan furniture serta akan dilengkapi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Konstruksinya dilaksanakan oleh PT Adhi Karya-Ciriajasa, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp493 miliar," kata Iwan.

Selain itu Iwan menyebutkan bahwa Kementerian PUPR telah mendapatkan penugasan dari Presiden untuk membangun 47 tower Rusun/Apartemen bagi ASN/TNI/Polri. 

Baca Juga: Empat Indikator Disertai Sinergi, Mendagri Tito Pede Melangkah Demi Suksesnya Perebutan Kursi Jokowi

"Alokasi kebutuhan anggaran sebesar Rp9,4 triliun yang harus diselesaikan pada pertengahan 2024. Saat ini masih dalam tahap pengalokasian anggaran dan persiapan lelang. Setiap towernya nanti masing-masing sekitar 10-12 lantai," kata Iwan.