Enggak Basa-basi di Depan Dewan HAM PBB, Pejabat Rusia Tunjuk Barat Sokong Ukraina

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Kamis (2/3/2023) mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa negara-negara Barat sengaja berusaha untuk meningkatkan krisis Ukraina.

“Negara-negara Barat mengejar eskalasi yang disengaja dalam krisis Ukraina dengan memasok jenis senjata berat yang lebih baru kepada Kyiv. Senjata Barat secara aktif digunakan oleh militer Ukraina untuk menembaki bangunan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit, membunuh penduduk yang damai dan menghancurkan infrastruktur publik,” kata Ryabkov di Jenewa.

Baca Juga: Para Menlu G20 Gagal Capai Konsensus Soal Perang Ukraina dan Rusia

“Ini adalah kejahatan perang, pelanggaran hukum kemanusiaan, yang melibatkan negara-negara anggota NATO dan perwakilannya suka berbicara tentang hak asasi manusia dengan cara yang berkhotbah dan munafik,” imbuh dia.

Ryabkov mengatakan pemerintah di Ukraina menginjak-injak hak asasi manusia dan kebebasan, serta bertindak melanggar Konstitusi Ukraina dan kewajiban internasionalnya.

"Bahasa Rusia, bahasa ibu bagi jutaan penduduk Ukraina, menjadi sasaran terbesar," kata dia.

Dalam pernyataan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan kepada Dewan HAM bahwa pertemuan itu digelar "ketika hak asasi manusia di seluruh dunia sedang diserang, mungkin tidak lebih dari perang brutal Rusia di Ukraina."

Dia mengatakan dewan telah memainkan peran penting dalam menyoroti "pelanggaran Moskow yang mengerikan dan berkelanjutan, termasuk melalui pembentukan Komisi Penyelidikan Internasional Independen di Ukraina."

Blinken mengatakan laporan pertama komisi tersebut pada Oktober lalu menyimpulkan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter internasional.

“Selama Rusia terus mengobarkan perangnya, COI harus terus mendokumentasikan pelanggaran semacam itu, memberikan catatan yang tidak memihak, landasan bagi upaya nasional dan internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku,” kata menlu AS.

"Pemerintah yang melakukan kekejaman di luar negeri juga cenderung melanggar hak-hak warga di dalam negeri - dan itulah yang dilakukan Rusia. Pemerintah Rusia sekarang menahan lebih dari 500 tahanan politik," tukas dia.