Jelang Ramadan, Kemendagri Imbau Daerah Lakukan Upaya Konkret Tangani Inflasi

Pemerintah daerah (pemda) diminta segera melakukan upaya konkret dalam menangani inflasi. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kemendagri terhadap 514 Pemda baik di kabupaten/kota, diketahui sebanyak 173 Pemda belum melakukan upaya konkret.

Menurutnya, beberapa minggu mendatang, masyarakat akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Momentum tersebut ditengarai bakal memengaruhi gejolak harga pangan dan komoditas masyarakat. Oleh karena itu, Tomsi meminta jajaran Pemda tersebut agar menyampaikan laporan harian mengenai upaya sekaligus perkembangan inflasi di daerah masing-masing kepada Kemendagri.

Baca Juga: Peringati HUT Ke-104 Damkar dan Penyelamatan, Kemendagri Gelar Upacara Tingkat Nasional di Monas

"Perlu saya sampaikan di sini, walaupun inflasi daerah masing-masing cukup rendah, upaya-upaya konkret agar tetap dilaksanakan supaya kita tidak lengah," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2023).

Dirinya juga meminta jajaran Pemda untuk menyisir dan memonitor keberadaan bahan pokok di daerah masing-masing. Pemda harus dapat menghitung ketersediaan bahan pangan agar dihitung secara cermat sesuai kebutuhan daerah. Apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan, ketersediaan stok pangan menjadi hal penting yang perlu diatensi daerah.

"Perlu kita ketahui bahwa Hari Raya Idulfitri ini merupakan perpindahan pergeseran manusia yang terbesar selain di China. Maka, pergeseran dengan puluhan juta (orang) dari satu kota ke kota lain nomor dua di dunia ini, (terjadi) di tempat kita ini. Oleh sebab, itu tolong dihitung betul dan dimohon data-datanya baik stok, kemudian kekurangannya," jelasnya.

Dirinya menambahkan, Kemendagri beserta jajaran kementerian dan lembaga senantiasa berkomitmen dalam mengendalikan inflasi. Untuk melaksanakan upaya itu, daerah diminta agar dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data mengenai perkembangan harga dan upaya penanganan inflasi di daerah masing-masing. Dukungan data tersebut juga dimiinta agar dilaporkan tepat waktu.

"Sehingga rapat koordinasi yang akan dilaksanakan di tingkat pusat dapat juga dilaksanakan tepat waktu," tandasnya.

Sebagai informasi, di dalam pengendalian inflasi, Kemendagri mendorong daerah untuk melakukan 9 upaya konkret. Hal ini di antaranya, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta perencanaan gerakan menanam.

Selain itu, upaya lainnya ialah melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan. Di samping itu, daerah juga dapat merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).