AHY Sebut Utang Indonesia Tembus Rp7.733 Triliun: Rakyat Ini yang Akan Tanggung Semuanya!

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dilakukan pemerintah saat ini. 

Menurut dia, pengelolaan pajak juga belum dilakukan dengan baik, ditambah dengan terungkapnya kasus di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sayangnya, pemerintah malah fokus dengan proyek mercusuarnya. 

Adapun proyek mercusuar yang dibangun saat ini adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Baca Juga: AHY Kritik Pembangunan Infrastruktur Kebanggaan Jokowi Sampai Singgung Utang Membengkak: Tak Berdampak ke Wong Cilik!

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita, yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY dalam pidato politiknya di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Sementara itu, AHY mengkritik, defisit anggaran coba ditutupi pemerintah dengan kebijakan menarik utang baru. 

Hal tersebut semakin membuat miris ketika dalam delapan tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat sejak pemerintahan berganti pada 2014. Laporan terakhir, utang pemerintah sudah tembus Rp7.733,99 triliun.

"Kini kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar," ujar AHY.

Dia menilai, tidak adil jika utang yang terlewat tinggi tersebut membuat pemerintah periode 2024-2029 terbebani. 

Baca Juga: Diminta Maju Bareng Anies Lagi, Sandiaga Ogah-ogahan Malah Bilang Sekarang Sudah Beda, Kapok Diutangin?

Padahal, sambung dia, pendapatan negara yang 80 persennya bersumber dari pajak, dikumpulkan dari hasil keringat dan jerih payah rakyat.

"Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun turun. Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak, perbaikan sistem pengawasannya, rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor benar-benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran," tegas putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.