Anies Disebut Cuma Rusak Perencanaan Tata Kota Selama Jadi Gubernur DKI: 'IMB Itu Tak Jelas Dasar Hukumnya Apa'

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, menilai keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah keliru.

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut merusak perencanaan tata kota, salah satunya dengan penerbitan IMB bagi warga Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Baca Juga: Sebut IMB Anies Baswedan Sevisi Jokowi biar Gak Diamuk, PAN Semprot Omongan NasDem: Tidak Ada Hubungannya!

Tudingan ini dilontarkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto. Ia menilai pemberian IMB tersebut adalah langkah yang keliru.

Belakangan, langkah Anies saat memimpin Ibu Kota ini memang menjadi sorotan usai terjadinya peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Bambang mengaku heran dengan pembuatan IMB kawasan itu karena menurutnya tak memiliki dasar hukum yang jelas.

"IMB kawasan menurut saya itu suatu kekeliruan. Saya belum jelas betul dasar hukumnya itu apa," ujar Bambang saat dikonfirmasi, Minggu (12/3/2023).

Menurut Bambang, seharusnya IMB diberikan kepada warga yang memiliki dokumen lengkap atas lahan dan bangunan. Pemberiannya juga harus sesuai peruntukan yang ditentukan pemerintah.

"IMB itu kan dikeluarkan salah satu di antaranya itu kan kalau ada sertifikat tanah ya, sesuai dengan planning," ucapnya.

Baca Juga: Emang Tak Seperti Jokowi, IMB Kawasan dari Anies Baswedan Disinyalir Labrak Aturan Pemerintahan

Karena itu, ia menilai kebijakan Anies tersebut malah merusak perencanaan tata kota yang sudah diatur. Anies dinilainya hanya menyampaikan janji politik yang akhirnya malah berujung musibah.

"Ya begitulah politik ya. Politik itu emang kadang-kadang terlalu pragmatis karena tak memikirkan jangka panjang," pungkasnya.