Salahnya Jokowi atau Anies Baswedan, IMB Menjadi Kunci Masalah Plumpang: Gampang, Kapan Izin Dikeluarkan...
Kredit Foto: Ist
Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid ikut menyoroti masalah serta polemik yang ada dalam pusaran Sengketa Plumpang.
Dirinya mengatakan kebakaran hanyalah sebuah puncak gunung es, menurutnya harus ada fokus mengapa pemukiman bisa terbangun dalam area merah tersebut.
Baca Juga: Habis Ditinggalkan Jokowi, IMB Kawasan dari Anies Baswedan Menjadi Juru Selamatnya Warga Plumpang
Hal ini membuatnya menyoroti serta menyarankan penggalian informasi serius terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
Dari sana, Nusron mengatakan sosok gubernur yang menerbitkan hal tersebut adalah yang harus bertanggung jawab atas adanya korban dalam insiden kebakaran itu.
"Pertama, dari 9.234 KK (Kartu Keluarga) itu kita perlu impentalisir terlebih dahulu IMB-nya ini dikeluarkan tahun berapa?," ujar Nusron Wahid pada rapat Komisi VI DPR RI.
Pernyataan itu diunggah dalam bentuk video oleh akun Twitter @MARQUEZ__93, dilansir Suara Denpasar pada Rabu, (15/3/2023).
Baca Juga: Ajang Formula E Dikait-kaitkan Anies Baswedan, Elite Megawati Enggak Tahan: Dia Akhirnya Mundur...
Nusron menyampaikan sebuah ide gagasan, ia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim khusus untuk membantu investigasi kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang agar terang benderang.
"Kalau dikeluarkan tahun 2017 sampai tahun 2022 IMB-nya ada berapa persen, kita investigasi, kalau perlu saya minta Komisi VI membentuk tim khusus, untuk membantu investigasi," ujarnya melanjutkan.
Kemudian, Nusron menyebutkan beberapa nama yang kemungkinan harus bertanggung jawab, Anies Baswedan, Komud, Foke, Irman Khairan dan Sarmuji terancam harus bertanggung jawab apabila nanti terbukti IMB itu keluar pada zaman mereka.
"(IMB) Dikeluarkan pada zaman siapa? Kalau pada zaman tahun 2017 sampai tahun 2022, berarti zaman gubernurnya calon presidennya pak Martin, pak Anies ini berarti dia bertanggung jawab," ujar Nusron menjelaskan.
"Tapi kalau kemudian IMB-nya dikeluarkan pada tahun 2012 sampai tahun 2017, ini berarti pak Komud yang tanggung jawab, karena di situ ada pak Komud IMB-nya," ujarnya melanjutkan.
"Kalau ternyata IMB-nya dikeluarkan tahun 2006 sampai tahun 2007, berarti pak Foke, pak Irman Khairan yang tanggung jawab waktu itu didukung oleh Demokrat," ujarnya melanjutkan.
"Kalau ternyata IMB-nya keluar tahun 95 atau 94, pak Samurji yang tanggung jawab, karena Golkar," ujarnya melanjutkan.
Baca Juga: Nyalahin Anies Baswedan Soal Plumpang, Boikot Mengancam Kubu Zulkifli Hasan: Semoga Warga Jakarta...
"Ini supaya gampang kita mengusutnya," ujar Nusron menyampaikan maksud dari gagasannya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar