Maksimalkan APBD Hingga Penanganan Inflasi, Anak Buah Mendagri Tito Gak Lelah Melakukan Evaluasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong dan memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi sejak awal tahun. Upaya itu dilakukan salah satunya dengan menurunkan tim ke Kota Cilegon untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Dalam sambutannya, Fatoni mengungkapkan tujuan kunjungannya kali ini dalam rangka mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun. Selain itu juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya.

Baca Juga: Inflasi hingga Ramadhan Depan Mata, Mendagri Tito: Waspadai Kenaikan Harga Pangan!

Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 diketahui di posisi paling rendah dibandingkan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya juga berada di urutan ke-17 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon juga berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04% dari total belanja Rp2.339,36 miliar.

“Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fatoni.

Fatoni juga mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon berada di urutan tertinggi secara nasional.

Baca Juga: Kreativitas Papua Harus Merasuki Generasi Muda Indonesia, Jokowi: Kenapa Enggak Kita Tiru?

“Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional,” ucap Fatoni.

Menurutnya, keberhasilan pencapaian realisasi APBD juga sangat bergantung pada leadership. Hal ini baik leadership dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja. "Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," kata Fatoni.

Baca Juga: 10.000 Hektare Dicanangkan Jokowi, Kementerian PUPR Pede Kembangkan Food Estate di Keerom Papua

Selain itu, Fatoni menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggejot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan.

Lebih lanjut, Fatoni menyebut, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi.

Baca Juga: Tak Lelah Bersinergi Guna Mengawasi Inflasi, Mendagri Tito: Demi Rakyat Indonesia!

“Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkas Fatoni.