Meskipun Jelek, Mahfud MD Menilai DPR dan Parpol Harus Tetap Ada, Ini Alasannya!

Menkopolhukam Mahfud MD meminta masyarakat dalam situasi apa pun jangan pernah berkeinginan untuk membubarkan DPR dan partai politik.

Menurutnya, kehadiran DPR dan Partai Politik diperlukan meskipun mereka menimbulkan kesan jelek.

"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," kata Mahfud saat menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu (2/4/2023) malam.

Mahfud menjelaskan, bahwa di berbagai negara yang menerapkan sistem monarki justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tidak dapat mengontrol.

Baca Juga: Silakan yang Mau Gabung! Dorong Mahfud MD Bongkar Skandal Rp300 Triliun, Rocky Gerung Bakal Bentuk Barisan Pendukung 'Sahabat Mahfud'

Ia mencontohkan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi. Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.

"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," beber Mahfud.

Di negara demokrasi, lanjut Mahfud, sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.

"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," Mahfud melanjutkan.

Baca Juga: Nggak Yakin Sekelas Ormas Bisa Buat FIFA Coret Indonesia Jadi Tuan Rumah Pildun U-20, Arief Poyuono Salahkan Ganjar Pranowo!

Ia mengatakan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.

Diketahui, Mahfud MD baru-baru ini terlibat 'perang' dengan beberapa anggota Komisi III DPR RI terkait pembahasan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud terlibat saling tuding dan adu argumen dengan anggota Komisi III DPR seperti Benny K Harman dan Arteria Dahlan hingga Arsul Sani. (Sumber: Antara)