Bentuk Panja, DPR dan Pemerintah Segera Bahas Revisi UU ITE

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Informatika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) rancangan revisi UU ITE.

Menurutnya DIM usulan tetap ada tujuh, DIM usulan perubahan redaksional juga ada tujuh, DIM usulan perubahan substansi ada 24 dan DIM usulan baruada sebanyak 16.

Abdul Kharis.mengatakan pembahasan lanjutan revisi UU ITE akan dilakukan pada sidang kelima tahun 2022-2023. “DPR bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan RUU ITE pada masa persidangan ke-V tahun sidang 2022-2023,”tambahnya.

Abdul Kharis mengatakan untuk pembahasan revisi UU ITE ini, Komisi Iakan membentuk panitia kerja (panja) sesuai komposisi jumlah anggota. Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menambahkan pihaknya telah membentuk Panja bersama Kementrian Hukum dan HAM. Pembentukan Panja itu ditetapkan melalui Keputusan Menkominfo No.120/2023.

“Panja ini dipimpin oleh Dirjen APTIKA Kominfo Semuel Abdulgani sebagai Ketua dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Ketua,”Kata Johnny.

Proses pembahasan nantinya juga akan melibatkan unsur dari kementrian/lembaga lainnya. Termasuk juga dari melibatkan Siber Polri. Johnny menegaskan pemerintah siap membahas revisi UU ITE hingga selesai.

“Pemerintah siap untuk tindaklanjuti sampai dengan selesainya pembahasan revisi UU ITE ini dengan cepat,”pungkas Johnny.