Carut-marut Bunga Utang Kereta Cepat, Jokowi Diperingatkan Wakil Rakyat: Jangan Bebani Lagi APBN!
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti carut marut bunga utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Dirinya mengatakan bagaimana tepatnya penolakan dari permintaan China yang membahayakan kestabilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Maunya Lebaran Bersama Keluarga Sendiri, Orang Istana Diwanti-wanti Jokowi: Enggak Usah Ikut
Bagaimana tidak, China ingin menjadikan hal tersebut sebagai jaminan, hal tersebut tentu sangat berbahaya dan dipenuhi resiko besar.
"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Resikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangannya, Senin (17/4/2023).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B), sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.
"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang," tegas Gus Muhaimin.
Baca Juga: PDIP Miliki Jokowi, Koalisi Besar Kemungkinan Besar Diatur oleh Megawati
Gus Muhaimin menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB maka fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.
"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," tukas Gus Muhaimin.
Baca Juga: Kubu Anies Baswedan Tak akan Gentar Hadapi Koalisi Besar: Itu Koalisi Nunggu Jokowi!
Diketahui Sebelumnya, China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB, yang kemudian ditolak oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: PDI Perjuangan Ragu Anies Mau Teruskan Program Jokowi, Malah Ahok yang Kena Batunya
“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," papar Luhut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar