Perbaiki Jalan Daerah, Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai percepatan pembangunan jalan-jalan daerah yang menjadi prioritas pemerintah pada Juli 2023.

Anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama, yakni sebesar Rp14,6 triliun, untuk pembuatan konstruksi. "Kita akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada Mei ini, sehingga Juni atau paling lambat Juli sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, kemarin.

Instruksi Presiden (Inpres) No 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan Presiden pada Maret 2023 menjadi landasan hukum pengambil-alihan tanggung jawab perbaikan jalan daerah oleh pemerintah pusat.

Menurut Basuki, Inpres itu ditujukan untuk penanganan jalan-jalan non-nasional rusak dan peningkatan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementrian PU-Pera Hedy Rahadian menambahkan menurut Inpres No 3/2023 jalan-jalan daerah yang diprioritaskan untuk diperbaiki harus memenuhi kriteria dalam kondisi rusak berat, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, serta terkoneksi dengan tol dan daerah industri strategis, seperti Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor.

“Pada intinya kita memperbaiki konektivitas jalan daerah sehingga menyambung dengan backbone jalan nasional,” jelas Hedy. Untuk pendanaannya, perbaikan jalan rusak di daerah itu menggunakan dana alokasi khusus (DAK), bantuan pemerintah dari APBN reguler, dan dana yang disiapkan melalui Inpres No 3/2023.

Total anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah hingga 2024 sebesar Rp32,79 triliun. “Percepatan peningkatan konektivitas tersebut akan dilanjutkan pada 2024. Untuk tahap pertama pada jalan daerah yang akan segera kita laksanakan konstruksinya pada Juli ini,”Ucapnya.