Performa Logistik Indonesia Turun, Pakar Soroti Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi

Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 139 negara dalam Peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023. Angka ini turun 17 tingkat dari tahun 2018 ketika Indonesia menempati peringkat 45.

Kepala Pusat Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang salah arah.

“Setiap kebijakan publik seharusnya dapat diukur kinerja dan dampaknya. Termasuk pembangunan masif infrastruktur dan IKN yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2024. Apalagi pembangunannya menggunakan utang yang jumlahnya sudah mencapai ribuan triliun rupiah,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (24/5/2023).

Baca Juga: Bisnis Logistik Kian Gurih, KAI Buka Layanan Pengiriman Kargo Antar Pulau

Diketahui Pemerintah Jokowi 2014-2023 tercatat menambah utang tertinggi dibandingkan periode pemerintahan lainnya. Penambahan utang periode Jokowi 2019-2023 sebesar Rp5,270 triliun yang terdiri kurun periode pertama 2014-2019 sebesar Rp2,176 triliun dan periode 2019-2023 sebesar Rp3,092 triliun. Data tersebut diperoleh dari SULNI terakhir.

Menurut Achmad, seharusnya pembangunan infrastruktur ini membuat biaya logistik lebih murah. Namun, yang terjadi justru membuat biayanya semakin mahal, sehingga performa logistik turun.

“Di mana salahnya? Kesalahannya terletak pada prioritas infrastruktur yang dibangun yaitu infrastruktur berbayar (TOL)," ucapnya.

Pemerintahan Jokowi, lanjutnya, aktif membangun jalan tol yang berbayar. Jumlah panjang jalan tol diambil dari data BPJT PUPR, per Oktober 2014-Maret 2023 pemerintah membangun jalan tol 1.848,1 km. Prestasi membangun tol 1,848,1 km diklaim sebagai keberhasilan luar biasa dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yaitu kurun 2004-2014 pembangunan jalan tol hanya 212 km.

"Pemerintahan Jokowi lebih senang membangun jalan berbayar daripada jalan nasional yang gratis. Karena itulah, ongkos logistiknya jauh lebih mahal. Ironi sekali, utang yang diciptakan bukannya untuk menurunkan ongkos logistik malah sebaliknya,” papar Achmad.

Achmad menegaskan, pembangunan infrastruktur yang tidak disertai penurunan biaya logistik adalah kebijakan yang salah arah. Menurutnya, pemerintah harus cermat menggunakan APBN supaya dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. 

“Tidak semua orang bisa menggunakan jalan tol berbayar.  Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan membangun jalan gratis daripada jalan tol,” tutup Achmad.