Potensi Kegaduhan Pemilu Meningkat, ASN Diminta Tidak Terjebak Politik Praktis

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebut peluang terjadinya kegaduhan pada tahun depan sangat besar. Karenanya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tetap berkomitmen pada netralitasannya, tidak ikut ‘nyemplung’ dalam kegaduhan tersebut.

Ketua KASN Agus Pramusinto menyebut peluang terjadinya kegaduhan sosial politik di 2024 sangat besar. Pasalnya seluruh agenda kontestasi demokrasi yakni Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada tahun yang sama.

“Tahun depan adalah tahun politik yang melibatkan 548 daerah. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda bahkan bisa berlangsung pasca pesta demokrasi," ujar Agus di Jakarta, kemarin. Bercermin dari gelaran Pilkada 2020, lanjut dia terhadap netralitas ASN akan lebih berat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia ASN akan mendapat banyak godaan dan dorongan untuk nyemplung dalam politik praktis pada gelaran kontestasi demokrasi mendatang. Agus lalu menyebutkan bahwa dalam rentang waktu 2020-2021, saat Pilkada digelar di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034.

Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya telah diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Menurutnya keterlibatan ASN dalam politik praktis, membuat kerja-kerja birokrasi menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Agus mengatakan ASN perlu menempatkan diri pada posisi netral dalam pemilu.

Di samping itu, saat ini lanjut Agus pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan capaian sistem merit melalui pengawasan kepada instansi pemerintah supaya ASN yang menduduki posisi tertentu di dalam kebijakan pemerintah memiliki profesionalitas yang tinggi, berintegritas, dan berfokus melayani masyarakat. Hal itu merupakan cita-cita bersama untuk menggantikan sistem lama yang lebih cenderung berafiliasi kepada politik