PDIP Sebut Usul Tiga Periode Disuarakan Menteri dan Ketum Partai Atas Permintaan 'Pak Lurah'

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membenarkan adanya usulan perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga periode.

Hasto menyebut, perpanjangan masa jabatan presiden diusulkan oleh salah seorang menteri yang menyebut banyak pihak yang mendorong terwujudnya tiga periode. Adapun pihak yang mendorong tiga periode, kata dia, berdasarkan big data yang diklaim menteri tersebut.

"Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ungkap Hasto saat ditemui wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jum'at (27/10/2023).

Baca Juga: Tegaskan Status Keanggotaan Gibran Rakabuming, PDIP: Sudah Pamit

Hasto juga mengungkap, ada beberapa ketua umum partai politik lainnya yang menyetujui usulan salah satu menteri itu. Dia juga menyebut, usulan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari permintaan 'Pak Lurah'.

"Dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," jelasnya.

Kendati demikian, Hasto menegaskan sikap PDIP yang menentang usulan tersebut. Pasalnya, kata dia, perpanjangan masa jabatan presiden berlawanan dengan peraturan konstitusi

"PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi," katanya.

Dia pun menekankan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden benar adanya. Hasto menyebut, usulan tersebut disuarakan oleh pihak-pihak lain.

"Saya pertanggung jawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan YME, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game," tandasnya.