Pemerintah Punya Utang Bulog Hingga Rp16T, Menkeu Sebut Akan Segera Dilunasi!

Pemerintah memiliki utang kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga Rp16 triliun. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan membayar hutang tersebut.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pelunasan tagihan Perum Bulog dan Bapanas kini menunggu proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

“Mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," kata Sri Mulyani pers dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Senin (6/11/2023).

Baca Juga: Antisipasi Guncangan, DJP Kemenkeu Punya Jurus Perkuat Penerimaan Pajak pada 2024

Sri Mulyani mengatakan telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit sehingga pelunasan tagihan segera dapat dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa seharusnya pelunasan tagihan Perum Bulog tidak menjadi masalah, karena Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mendapatkan anggaran mulai dari impor beras hingga operasi pasar.

“Namun ini harusnya tidak menjadi masalah, Bulog dan Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya mulai dari impor beras dan operasi market, itu menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar,” ujar Menkeu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta Menkeu Sri Mulyani untuk segera melunasi utang Perum Bulog sebesar Rp16 triliun tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan, di Istana Kepresidenan, hari ini, Senin (6/11/2023).

Airlangga merincikan Perum Bulog juga mempunyai kebutuhan tambahan anggaran yakni untuk impor beras tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua sebesar Rp8,4 triliun beserta biaya distribusi Rp2,8 triliun.

Baca Juga: Siapkan Hampir 28 Ribu Ton Beras, Bulog Sumut Bakal Distribusikan ke 926 Ribu KPM