Polri Siapkan Tiga Operasi Kawal Pemilu Hingga Pengucapan Janji Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Polri Fadil Imran mengaku telah menyiapkan rangkaian operasi pengamanan Pemilu yang berlangsung selama 222 hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024.

Adapun hal itu Fadil ungkap dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023) siang. 

Dia menyebut, pengawalan Pemilu dilakukan sejak tahap pendaftaran capres-cawapres hingga pengucapan janji presiden dan wakil presiden nanti. Adapun rangkaian operasi pertama, kata Fadil, yakni cooling system.

Baca Juga: Hasilkan Keputusan yang Sah di Pemilu 2024, Wapres Minta Partisipasi Masyarakat dalam Gunakan Hak Suara Ditingkatkan

"Nusantara cooling system mendetektsi penyelidikan, pengamanan tertutup dan penggalanganan intelejen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan," kata Fadil dalam paparannya.

Kedua, kata Fadil, operasi Mantap Brata. Dia menuturkan, operasi tersebut merupakan pengamanan terhadap ambang gangguan dan gangguan nyata dalam gelaran Pemilu serentak tahun 2023-2924.

Sementara operasi ketiga, Fadil menyebut sebagai Kontigensi Aman Nusa 1,2, dan 3. Dia menyebut operator tersebut akan fokus pada kontigensi yang dipicu oleh konflik sosial, bencana alam, hingga terorisme.

"Penanganan operasi kontigensi ini bertujuan kepada penannganan gangguan nyata yang bersifat kontigensi yang disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme," jelasnya.

Baca Juga: Cak Imin Tegaskan Pemilu 2024 Mutlak Harus Jujur dan Adil, Taruhannya Nggak Main-main!

Lebih jauh, Fadil menegaskan Polri berada pada posisi netral dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang. Hal itu dinilai sejalan dengan surat nomor 2407/X/2023.

"Sebagaimana yang tertuang dalam ST nomor 2407/X/2023 yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas," pungkasnya.