Setuju dengan Kritik Anies Baswedan, PKS: IKN Tidak Tepat untuk Pemerataan!

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid angkat suara soal Anies Baswedan yang mengkritik mega proyek era Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang disampaikan Anies di acara dialog terbuka calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/23).

Menurut Kholid apa yang disampaikan Anies sudah tepat di mana jika IKN dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan maka itu tidak tepat.

"Jika alasan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan, itu tidak tepat,” ungkap Kholid dikutip dari laman pks.id, Jumat (24/11/23).

Menurut Kholid pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah Indonesia diwujudkan bukan dengan cara memindahkan Ibu Kota.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Ia menilai apa yang disampaikan Anies mengenai pembangunan pusat ekonomi di wilayah-wilayah jauh lebih penting untuk mengatasi permasalahan ketimpangan di Indonesia.

Lanjut Kholid, pemerataan pembangunan juga bisa dilakukan dengan cara membesarkan kota-kota yang sudah terbangun dengan baik, dan menaikkan kelasnya.

“Pemerataan ekonomi bukan dengan cara memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ungkap Kholid.

"Kota-kota yang kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar, dan kota besar menjadi kota yg lebih maju lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi," lanjut caleg DPR RI dapil Depok dan Bekasi tersebut.

Sebelumnya, Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai mega proyek era Jokowi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukanlah solusi dari ketimpangan yang ada di Indonesia. Menurut Anies IKN tidak bisa menghadirkan pemerataan ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia.

Hal ini Anies sampaikan dalam acara dialog terbuka calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 yang diselenggarakan PP Muhammadiyah. Dialog pertama ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/23).

Alih-alih membangun baru satu kota besar terlebih letaknya di tengah hutan, Anies menilai seharusnya fokus pada pengembangan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan. Membuat kota kecil jadi kota menengah dan menengah jadi besar menurut Anies bisa mengatasi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan di wilayah-wilayah Indonesia.

“Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya. Antara tujuan mau meratakan Indonesia tidak (masuk). Kalau mau meratakan maka bangun kota kecil jadi menengah, menegah jadi besar di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya membangun satu kota di tengah hutan,” jelasnya.

Anies tak menampik pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, hanya saja menurutnya meratakan peningkatan kualitas manusia juga tak kalah penting agar ketimpangan bisa diatasi.

Ia mengibaratkan pertumbuhan ekonomi layaknya sebuah kue di mana membuat kue yang lebih besar adalah hal baik tetapi membagikannya jauh lebih baik agar terjadi pemerataan di setiap wilayah.

Baca Juga: Jokowi Singgung Hak Hidup Rakyat Palestina di APEC Economic Leaders Retreat

“Pembangunan ekonomi kita banyak berorientasi pada pertumbuhan bukan pada pemerataan, ketika orientasinya bukan pemerataan, maka kita merasakan ekonomi tumbuh artinya kue membesar tapi potongannya tidak merata. Kita ingin melakukan perubahan, ia kuenya membesar tapi potongan kuenya merata dirasakan oleh semua, itu arinya pertumbuhan dan pemerataan,” jelasnya.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Sementara itu, dikutip dari laman kompas pada pemberitaan (1/3/22), Jokowi mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN untuk pemerataan ekonomi dan sebaran wilayah populasi.

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

"Bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," tambahnya.