Disinggung Soal IKN, Ganjar: Undang-undang yang Diketok Harus Dijalankan

Calon Presiden (Capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo menyebut perundang-undangan yang telah disahkan mesti dijalankan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan begitu, Ganjar menilai seluruh pejabat memiliki kewajiban untuk tetap melaksanakan pembangunan IKN lantaran hal tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, apalagi sudah jadi undang-undang, ya wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," kata Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Baca Juga: Ganjar Pranowo Mulai Kampanye di Papua Besok: Timur ke Barat Kita Bergerak

Kendati demikian, Ganjar tidak menyebut secara gamblang kesetujuannya atas rencana pembangunan IKN. Dia hanya menyebut segala undang-undang mesti dijalankan.

"Setiap undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menegaskan komitmen pihaknya yang sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut, ujar Syaikhu dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. 

Syaikhu menegaskan, PKS sejak awal telah berkomitmen menolak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) IKN. PKS memandang, kata dia, Jakarta layak sebagai Ibu Kota Negara.

"PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," kata Syaikhu di Depok, Minggu (26/11/2023). 

Syaikhu menegaskan, PKS memiliki tiga alasan yang menjadikan Jakarta layak tetap menjadi Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan. 

Menurutnya, pemerintahan pertama di bawah kepemimpinan Soekarno-Moh. Hatta telah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya lahir di Jakarta. 

Baca Juga: Dengar Curhatan Anak Muda Pontianak, Ganjar Ingin Buat Creative Hub di Seluruh Indonesia

"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," ujarnya. 

Syaikhu menyebut, Ibu Kota Negara mesti mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.

Sementara dari sudut pandang pembangunan, kata Syaikhu, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota, melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.