Dahsyat! Bukan Food Estate, Anies Baswedan Bakal Lakukan Ini untuk Jaga Ketersediaan Pangan Nasional

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan blak-blakan mengkritik proyek lumbung pangan alias Food Estate yang kini gagal.

Hal ini Anies sampaikan dalam acara ‘Desak Anies’ edisi Mataram pada Selasa (19/12/23).

Alih-alih menggunakan skema food estate yang gagal saat ini, Anies mengenalkan dua langkah yakni Kooperatif Farming dan Kontrak Farming.

“Kita akan mendorong kerja sama dengan pertani melalui kooperatif farming dan melalui kontrak farming dan bukan melalui Food Estate,” ujar Anies sebagaimana dilihat live dari kanal Youtube Anies.

Anies blak-blakan menilai food estate saat ini punya masalah serius yang mana menurutnya sama sekali tak menguntungkan petani.

Baca Juga: Gagasan Penegakkan Hukum Anies Baswedan di Debat Pertama Nggak Main-main, Begini Penjelasan Peneliti, Simak!

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta itu, Food Estate hanya melibatkan korporasi besar yang mana dana dari pemerintah akan mengalir ke mereka. Seharusnya dana dari pemerintah terkait program seperti food estate mengalir ke petani yang mana selama ini telah berjasa dalam menyediakan pangan nasional.

“Anggaran yang dimiliki negara ketika itu diberikan kepada program seperti food estate maka dia dipakai oleh korporasi besar, korporasi besar tidak perlu dana dari pemerintah. Dana pemerintah harusnya diberikan kepada petani,” jelasnya.

Kooperatif Farming menurut Anies adalah konsep di mana para petani akan buat koperasi dan mereka akan bisa bercocok tanam di area lebih luas. Begitu area lebih luas pembagian hasilnya lebih mudah.

Baca Juga: Dipersilakan Joget, Anies Baswedan Ogah: Kalau Ada Gagasan Nggak Perlu Banyak Joget!

Sementara terkait Kontrak Farming, Anies menjelaskan konsepnya adalah kontrak hasil petani bekerja untuk dibeli sehingga saat mereka menanam mereka tahu hasil panen mereka ada pembelinya dengan ada harga dasar dan harga atas sehingga mereka punya kepastian.

“Ini bukan rencana ini sudah kami kerjakan di Jakarta dan kami akan teruskan ke level nasional. Dengan adanya kontrak seperti itu petani tenang karena sudah ada pembeli dengan harga jelas, dan karena ada kontrak mereka bisa kredit alat pertanian, kira-kira dengan begitu dana negara bukan untuk korporasi besar tapi untuk petani kebanyakan,” jelasnya.