Soroti Mahalnya Beras Jelang Nataru, PKS Dorong Pemerintah Lakukan Pembenahan Sistem Logistik

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh. Slamet mendorong adanya pembenahan dalam sistem sistim logistik pangan terkait kenaikkan harga beras jelang natal dan tahun baru.

Menurut Slamet kenaikan harga beras merupakan bukti bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan harga pangan, khususnya beras.

“Sampai kapan pun, pemerintah tidak akan bisa mengendalikan harga pangan, khususnya beras, selama sistem logistik pangan kita tidak dibenahi,” ujar Slamet dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman pks.id, Kamis (21/12/23).

Slamet menilai peran pemerintah selama ini dalam mengendalikan harga pangan hanya sebatas sebagai “pemadam kebakaran”.

Hal ini karena menurutnya pemerintah hanya menekan agar tidak terjadi inflasi. Hal itu menurut Slamet tidak efektif jika akar masalahnya tidak dibenahi, maka kenaikan harga pangan akan terus terjadi.

“Selama stok pangan kita diserahkan ke swasta, maka pemerintah hanya sebagai pengemis kepada para pengusaha untuk meminta menurunkan harga,” kata Slamet.

Baca Juga: Mahfud MD Dorong Masyarakat Konsumsi Sagu dan Sorgum: Kita Suka Makan Nasi Setelah Dijajah

Slamet mendesak pemerintah untuk segera membenahi sistem logistik pangan. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat memiliki kontrol penuh atas stok pangan dan harga pangan.

Lanjutnya, Slamet menjelaskan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk membenahi sistem logistik pangan.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk membenahi sistem logistik pangan,” tegas Slamet.

“Membangun infrastruktur logistik pangan yang memadai, seperti gudang, pelabuhan, dan transportasi. Meningkatkan peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mengelola stok pangan. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga pangan di pasaran,” terang Slamet.

Dilihat dari laman badan pangan nasional, per Kamis (21/12/23) terpantau harga beras medium nasional Rp13.160. Untuk beras premium Rp15.100.

Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.