Anies Ogah Pindahkan Ibu Kota, PSI Ungkit Soal Amanat UU IKN

Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta August Hamonangan memberikan kritik pedasnya terhadap Anies Baswedan. Hal ini terkait dengan ucapan calon menteri presiden yang tidak akan mengganti ibu kota dari DKI Jakarta.

August mengatakan, mantan gubernur tersebut harus mengingat bahwa sudah ada aturan yang harus dilaksanakan, yakni aturan mengenai IKN Nusantara.

Baca Juga: JK Dukung Anies-Muhaimin, Swing Voters Diyakini Akan Berlabuh ke AMIN!

"Perpindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara sudah menjadi amanat UU dan harus dilaksanakan, jadi tidak relevan kalau Pak Anies mempertahankan Jakarta jadi Ibu Kota. Toh, pada saat menjabat Jakarta tidak menjadi lebih baik," ucapnya, dilansir pada Jumat (22/12).

Kita bisa lihat beberapa kinerjanya yang tidak teralisasi atau belum terlaksana. Salah satu janji kampanye normalisasi, membuat sodetan, dan sumur resapan atau drainase vertikal. Namun, beberapa program belum rampung, seperti normalisasi sungai. 

Belum lagi program rumah Down Payment (DP) 0 rupiah. Anies menyebut target pembeli rumah ini sudah tidak lagi kalangan menengah ke bawah karena adanya syarat pasangan pembeli harus punya pendapatan minimal Rp 14 juta.

"Belum lagi program pembentukan wirausaha baru, yakni Jakpreneur. Anies saat kampanye berjanji melahirkan 250 ribu wirausaha tapi nyatanya sampai akhir jabatan hanya ribuan orang yang dapat akses permodalan,"urainya.

August mengatakan harusnya perpindahan IKN didukung agar ada pemerataan ekonomi di luar pulau jawa, dan mengembangkan daerah lain. Selain itu, meski tidak lagi jadi Ibu Kota Negara, Jakarta tetap menjadi epicentrum bisnis Indonesia.

Baca Juga: Diplomasi dan Donasi: Cara Indonesia Menunjukkan Solidaritas untuk Palestina

"Meski Jakarta sudah tidak lagi jadi Ibu Kota, dia bisa bangkit dan lebih maju jika dipimpin oleh pemimpin yang tepat dan tegas dan berorientasi pada kesejahteraan warganya," tegas August.