PSI Seret Nama Megawati soal Presiden Jokowi Boleh Berkampanye

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat Presiden Jokowi benar saat menyatakan presiden dan menteri berhak mendukung capres-cawapres dan partai politik tertentu.

"Pak Jokowi benar. Presiden dan Menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa," kata Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni, Rabu 24 Januari 2024.

Raja mencontohkan, pada 2004, Megawati Soekarnoputri saat maju sebagai calon presiden. Mega disebut Raja keliling Indonesia mengkampanyekan dirinya dan PDIP.

"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," lanjut Raja.

Hal ini terjadi di belahan dunia lain, di semua negara demokratis. Raja mencontohkan Presiden Barack Obama yang mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat.

Raja menegaskan, "Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," pungkasnya.

Terakhir, Raja menyatakan, sebaiknya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan dukungan terbuka.

"Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada paslon nomor 02 dan parpol nomor 15, PSI partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," pungkas Raja.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak? boleh!," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).