PDIP Bakal Jadi Oposisi? Peneliti Angkat Suara Soal Potensi Parlemen Menguat Pasca Pemilu 2024

Peneliti CSIS Indonesia Arya Fernandes angkat suara soal kemungkinan parlemen menguat pasca Pilpres 2024.

Hal ini Arya sampaikan di Konferensi Pers Quick Count Pemilihan Umum 2024: CSIS - Cyrus Network pada Kamis (15/2/24).

Arya melihat adanya potensi unsur parlemen menguat dan akan terjadi keberimbangan kekuatan eksekutif dan legislatif.

“Soal parlemen saya memprediksi akan ada kecenderungan kekuatan parlemen akan menguat, keberimbangan antara eksekutif dan legislatif power mungkin tidak seperti sekarang,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, di pemerintahan periode kedua Jokowi saat ini, parlemen mayoritas partai merupakan bagian dari pendukung pemerintahan.

Baca Juga: Quick Count Cyrus Network-CSIS: Prabowo-Gibran Menang 58 Persen

Dengan dinamika yang terjadi di Pilpres di mana versi Quick Count Prabowo-Gibran menang, maka potensi PDIP sebagai partai yang kemungkinan besar akan kembali menang di Pileg menjadi oposisi terbuka. Hal ini karena calon yang PDIP usung, Ganjar-Mahfud kalah.

“Saya menduga sepertinya pasca pemilu ini parlemen kita makin menguat mungkin itu akan memberikan kontrol pada pemerintahan baru.

Meski demikian, Arya menegaskan perlu melihat dinamika ke depan mengenai langkah yang akan diambil partai-partai pengusung Paslon 1 dan 3.

“Pertanyaannya apakah partai yang ada di 01 dan 03 beberapa akan bergabung? tapi kalau saya lihat kecenderungannya mungkin PDIP Potensial akan jadi oposisi pertama meskipun ada kemungkinan ada pembicaraan, tapi kalau kita lihat PDIP potensial jadi partai oposisi besar di Parlemen,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejumlah lembaga survei yang melakukan Quick Count menyebut PDIP akan kembali menang di pemilihan legislatif dengan menraup suara terbanyak.

Mengenai kemungkinan jadi oposisi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan meski belum menentukan sikap resmi, partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen saat Prabowo Subianto resmi jadi presiden ke-8.

"Berkaca pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2/24).

Baca Juga: Peneliti Singgung Approval Rating Jokowi Soal Kekalahan Ganjar-Mahfud di Kandang Banteng

Ia menyebut posisi berada di luar pemerintahan sudah pernah dijalankan PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.