Kenaikan Harga Disebut Jadi Bukti Gagalnya Pemerintah Hadirkan Swasembada Beras

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti lonjakkan harga beras beberapa waktu terakhir yang menyulitkan masyarakat.

Menurut Hidayatullah, melonjaknya harga beras merupakan bukti kegagalan Pemerintah dalam menghadirkan swasembada beras.

Oleh karena, pada akhirnya, ketersediaan beras dalam negeri bergantung pada impor dan mempengaruhi permintaan dan penawarannya.

“Memang persoalannya itu kan dari sisi produksi, barangnya, dan ini kan dimulai dari kegagalan Pemerintah melakukan swasembada beras. Karena gagal (swasembada beras lalu) bergantung kepada impor. Bergantung kepada impor ini menyangkut masalah harga, masalah ketersediaan berasnya dari negara-negara itu. Di situ yang akhirnya bisa menyebabkan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran,” kata Hidayatullah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Batam, Kepri, Sabtu (02/03/24), dikutip dari laman fraksi.pks.id.

Baca Juga: Harga Beras Naik, PDIP: Ini Berpotensi Jadi Krisis Sosial dan Krisis Politik Apalagi Pasca Pemilu

“Karena gagal (swasembada beras lalu) bergantung kepada impor. Bergantung kepada impor ini menyangkut masalah harga, masalah ketersediaan berasnya dari negara-negara itu” tambahnya.

Dari sisi Bank Indonesia, Hidayatullah menilai sudah maksimal upaya yang dilakukan BI. Namun, persoalan kenaikan harga beras ini merupakan persoalan stok, di mana adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Meskipun saat ini berdasarkan informasi, menurutnya, seolah-olah stok tetap ada, namun hal ini tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau stok ada gak mungkin harga naik, kan hukum alam tidak bisa diakalin. Artinya, kalau memang barang gak ada pasti otomatis harganya akan naik, kecuali spekulan-spekulan bermain. Kalau spekulan bermain kan Pemerintah yang berkuasa gampang saja menurut saya. Jadi, saya lebih cenderung ini masalah ketersediaan stok,” ungkapnya. 

Politisi PKS ini meminta Pemerintah harus bersungguh-sungguh menyiapkan persediaan pangan. Jangan hanya untuk 4 sampai 5 bulan saja, melainkan untuk setahun. Sehingga persoalan klasik di mana terjadi kenaikan harga pangan jelang hari-hari besar tidak terjadi setiap tahun.

“Asal ada hari besar otomatis harga naik, otomatis harga naik begitu. Jadi, saya kira ini masalah mudah, uang ada, tingkatkan produksi kekurangannya baru dari impor. Saya kira beberapa tahun kalau fokus untuk sektor pangan ini itu bisa (swasembada pangan). Untuk Indonesia yang semuanya tersedia, lahannya subur, dan APBN nya mendukung, tinggal kesungguhannya saja,” tandasnya. 

Melihat panel harga pangan nasional, untuk beras premium per Rabu (6/3/24) seharga Rp16.520/Kg, dan beras medium seharga Rp14.200/Kg. Harga tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Bantah Jokowi yang Bilang Harga Beras Turun, PKS: Iya Turun, Tapi Saat Bulog Gelar Operasi

Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.