Masyarakat Tidak Bisa Menyangkal Bansos Hasil Kebijakan Pemerintah, Suara Calon yang Didukung Kekuasaan Auto Tinggi!

Ekonom dari Universitas Indonesia, Vid Adirson mengungkapkan masyarakat cenderung sulit menyangkal penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) merupakan hasil kerja kebijakan pemerintah.

Hal ini Vid sampaikan saat menjadi Ahli yang dihadirkan pihak tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (01/04/2024). 

Vid menyampaikan hal ini untuk memaparkan bansos yang disalurkan kekuasaan ke rakyat miskin dan berdampak pada perolehan suara Paslon yang didukung kekuasaan atau petahana.

“Kenapa bansos efektif meningkatkan suara petahana atau yang didukung? Beda dengan pertubuhan ekonomi, pengagguran, dll, bansos itu bisa diklaim sebagai hasil kebijakan pemerintah, masyarakat tidak bisa menyangkal bansos itu dari pemerintah atau dari pihak lain. Jadi masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah bukan atas kerja mereka tahu pihak lain,” jelasnya.

Kedua lanjut Vid, bansos menargetkan masyarakat miskin, yang mana nilai bantuan akan berbeda tergantung income sesoerang.

Ia menjelaskan bagi seorang miskin 200 ribu terhitung besar dibandingkan dengan yang berpendapat tinggi.

“Ketiga perilaku myopic yang cenderung dimiliki masyarkaat, kecenderungan mereka memerhatikan yang dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi atau yang akan terjadi beberapa tahun ke depan,” ungkapnya.

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Bansos Efek Hasto PDIP, Habiburokhman: Seperti Nyinyiran Nenek-nenek

Karenanya, Vid mengungkapkan pemberian bansos ke masyarakat akan berpengaruh kepada perolehan suara calon yang didukung oleh kekuasaan atau petahana.

Vid juga mengungkapkan temuan angka yang diperolehnya belum termasuk bansos tambahan (bukan rutin). Secara spesifik hal ini menurut Vid terjadi di daerah yang memang angka kemiskinannya tinggi.

“Kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. Sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10 persen maka akan ada tingkatkan margin sebesar 6,2-9 persen antara pemenang dengan total seluruh kandidat jadi bukan yang pertama dan kedua tapi pertama dengan total kandidat, perlu diingat margin tersebut belum memperhitungkan dampak bansos ad hoc, jadi murni masih bansos rutin, beberapa bansos ad hoc itu blt el nino, bantuan pangan beras, dll,” jelasnya.

“Saya menggunakan data hasil pilpres dari 2004-2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara, kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapatkan presentase suara yang lebih tinggi, dan presentase suara pemenang lebih tinggi di daerah yang kemiskinan lebih tinggi,” tambahnya.