PDIP Khawatirkan Dampak Persoalan Geopolitik Karena Jokowi Dinilai Sibuk Urus Keluarga

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku pihaknya turut mengkhawatirkan dampak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Meski begitu, Hasto mengaku perhatian partainya juga tertuju pada sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, Jokowi terlalu memikirkan keluarganya. 

“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (16/4/2024).

Pasalnya, kata Hasto, persoalan geopolitik dipastikan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dampak itu, kata dia, sulit dimitigasi seandainya Jokowi masih sibuk dengan kepentingan keluarga.

“Perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Rupiah makin melemah terhadap US Dollar; harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat; dan beban utang luar negeri yang semakin membesar," kata Hasto. 

"Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara sepertinya secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK," tambahnya. 

Baca Juga: Masih Ada Jokowi-Gibran Jadi Alasan PDIP Ogah Gabung ke Koalisi Prabowo

Di samping persoalan geopolitik, kata Hasto, Indonesia juga dinilai tengah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius. Apalagi kepemimpinan Jokowi dinilai sengaja menciptakan ketidakpastian hukum dengan abuse of power. 

“Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini," ungkapnya. 

Atas dasar hal tersebut, tutur Hasto, ketika Pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, keputusan para Hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis. 

“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat," tandasnya.