RI Optimis Mampu Capai Target Ekonomi 8% dan Transisi Energi dengan Dukungan Inggris dkk

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan audiensi dengan Delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh H.E. Kerry McCarthy MP Minister for Climate membahas transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), pembangunan ekonomi hijau inklusif, serta reformasi struktural Indonesia dalam proses aksesi ke OECD pada Kamis (17/4/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, daam sambutannya, menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Airlangga Ungkap Target Indonesia dalam Negosiasi Tarif AS

Hal tersebut tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan target pertumbuhan 8% secara nasional.

Kemenko Bidang Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. 

Satuan tugas tersebut memiliki empat kelompok kerja utama, yakni transisi energi dan dekarbonisasi hulu, industri hijau dan dekarbonisasi hilir, pembiayaan dan investasi, serta transisi yang adil (just transition).

Salah satu proyek konkret adalah pembiayaan senilai USD1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power untuk proyek PLTS 60 MW di Saguling, yang akan ditandatangani pekan depan. 

Selain itu, dukungan BP dalam pengembangan teknologi rendah karbon melalui CCS dan CCUS di proyek Tangguh menjadi tonggak penting bagi dekarbonisasi industri.

Selain itu, dibahas pula reformasi struktural di sektor energi, fiskal, dan investasi sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD. Pemerintah Indonesia berharap dukungan dari Inggris sebagai negara anggota OECD dalam memperkuat posisi Indonesia di forum tersebut.

Selanjutnya, Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar untuk mendukung pengembangan sumber energi bersih. 

Sejalan dengan komitmen untuk transisi energi, Pemerintah tengah menyusun regulasi yang membatasi penggunaan pembangkit berbasis batubara atau energi fosil, kecuali untuk proyek yang telah memiliki kontrak.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi juga menegaskan bahwa proses dekarbonisasi menjadi bagian penting dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dimana mencakup target pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 41 GW dalam 10 tahun ke depan. 

Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV), termasuk pembebasan bea masuk impor komponen dengan syarat minimal produksi tertentu.

Ke depan, Pemerintah juga akan fokus pada pengembangan energi dari limbah (waste-to-energy) serta energi nuklir yang telah mulai dipertimbangkan dalam revisi RUPTL. 

Selain itu, Indonesia terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam nasional, termasuk penguatan proyek CCS di Tangguh, sebagai bagian dari strategi transisi berkelanjutan.

Lebih lanjut, Minister McCarthy menyampaikan apresiasi atas upaya konkret Indonesia dalam mendorong transisi energi dan menyebut bahwa tantangan ke depan yakni memastikan energi bersih tetap memiliki nilai keekonomian. 

Minister McCarthy juga menyoroti pentingnya investasi dalam teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) yang telah dimulai di Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan pentingnya dukungan dari Inggris dalam penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau, program pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta kemitraan filantropi untuk memastikan transisi energi berjalan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami optimistis bahwa dengan dukungan dari Inggris dan mitra global lainnya, Indonesia dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang melalui transisi energi yang ramah lingkungan. Transisi ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari aspek regulasi, pembiayaan, hingga penguatan kapasitas teknologi. Salah satu prioritas utama kami adalah memastikan transisi energi berlangsung secara adil dan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan,” tutup Deputi Elen, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (21/4).

Delegasi Inggris turut dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste H.E. Dominic Jermey, Minister Counsellor–Development Director Amanda McLoughlin, Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Ianto Jones, dan Private Secretary Minister McCarthy Louise Emanuel.