Menteri Hukum Supratman Tegaskan Komitmen Indonesia dan Singapura Jalankan Perjanjian Ekstradisi Secara Adil

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen kuat antara pemerintah Indonesia dan Singapura untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi dan kerja sama hukum secara adil dan transparan. Hal itu disampaikannya dalam forum bersama sejumlah menteri Indonesia dan mitra internasional di Singapura.

"Baik Perdana Menteri Singapura maupun Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa ada kesepahaman antara kedua negara terkait perjanjian ekstradisi. Ini adalah komitmen bersama yang sudah dituangkan dan ditandatangani," ujar Supratman.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyinggung kasus-kasus hukum yang sedang berjalan, namun menekankan pentingnya implementasi perjanjian tersebut secara fair (adil) di antara kedua negara. “Saya tidak akan bicara soal kasus yang sedang berlangsung, tetapi yang jelas, pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura berkomitmen menjalankan perjanjian ekstradisi ini secara adil,” tegasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo dan PM Wong Hadiri Milestone Ceremony Proyek Energi Terbarukan

Selain ekstradisi, Supratman juga menyinggung pentingnya pelaksanaan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan Singapura. Menurutnya, kedua instrumen hukum tersebut akan memperkuat kerja sama bilateral dalam penegakan hukum lintas negara.

“Kita berharap bahwa perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance yang sudah ditandatangani bisa berlangsung sesuai harapan kedua negara sahabat ini,” ujarnya.

Di luar isu hukum internasional, Supratman juga menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan terus mendukung kerja-kerja lintas sektor dalam kabinet, khususnya dalam hal penguatan regulasi yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perumahan Rakyat.

“Kementerian Hukum akan memberi dukungan terhadap regulasi yang terkait dengan kementerian-kementerian lain seperti ESDM maupun Kementerian Perumahan. Selama ini koordinasi berjalan baik,” tutupnya.

Dengan landasan hukum yang solid dan kerja sama antarnegara yang makin erat, pemerintah optimistis penegakan hukum dan pembangunan nasional akan berjalan semakin sinkron dan kredibel di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.