Nikel RI Bebas Diekspor, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Standar Tambahan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan bahwa Indonesia membuka peluang ekspor dan kerja sama nikel dengan dengan semua negara di dunia termasuk Uni Eropa secara terbuka.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan tidak ada persoalan antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) terkait kebijakan pengelolaan nikel nasional. 

"Enggak ada persoalan (dengan Uni Eropa), kita buka semua, bebas. Equal treatment," ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/7/2025).

Baca Juga: Hilirisasi Nikel Jadi Senjata RI Menuju Negara Industri Maju

Bahlil mengatakan,Indonesia membuka peluang ekspor dan kerja sama nikel dengan Uni Eropa secara terbuka dan tanpa syarat tambahan, termasuk syarat terkait standar hijau (green requirements). Ia memastikan, pemerintah mengedepankan prinsip "equal treatment" dalam kebijakan ini.

"Enggak, kita buat equal treatment aja semua, aturan yang dipakai adalah aturan di negara kita," ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan sikap Indonesia yang ingin memperkuat posisi dalam rantai pasok nikel global, khususnya di tengah meningkatnya permintaan Eropa terhadap bahan baku baterai kendaraan listrik.

Dengan pendekatan yang mengutamakan kesetaraan dan regulasi domestik, pemerintah berharap kerja sama dengan Uni Eropa tetap dapat berjalan konstruktif dan saling menguntungkan tanpa adanya tekanan atau standar ganda dari pihak luar.

Baca Juga: Dinilai Banyak Beri Manfaat, Pemda dan Masyarakat Pulau Gag Sepakat Meminta Penambangan Nikel Dilanjutkan

Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa banyak negara maju tidak sepakat dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang dijalankan Indonesia.

“Banyak negara maju yang tidak setuju dengan peta hilirisasi kita,” ujar Bahlil.

Ia menilai, ketidaksetujuan tersebut muncul karena hilirisasi akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah dan sekaligus mengalihkan nilai tambah komoditas tersebut sepenuhnya ke dalam negeri.

Menurut Bahlil, hilirisasi tidak hanya merupakan strategi ekonomi, tetapi juga bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

Dari total 28 komoditas strategis yang telah dipetakan pemerintah, potensi investasi sektor hilirisasi ditaksir mencapai USD 618 miliar hingga 2040.

Baca Juga: IWIP Genjot Pengembangan SDM Muda Demi Hilirisasi Nikel Nasional

Sebagai contoh, Bahlil menyebutkan nilai ekspor nikel mentah sebelum hilirisasi hanya sekitar USD 3,3 miliar per tahun. Namun, setelah program hilirisasi diterapkan, ekspor produk turunannya melonjak hingga mencapai USD 35 miliar dalam periode 2023–2024.

“Inilah sebabnya Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Tapi sekarang kita tidak perlu ragu atau takut menghadapi negara-negara itu. Karena para pemimpin dunia pun mulai menyadari pentingnya mempertahankan kekuatan ekonomi domestik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bahlil juga menyinggung komitmen negara-negara maju terhadap transisi energi bersih, khususnya dalam konteks Paris Agreement.

“Saya sarankan kepada Bapak Dubes Prancis, tolong tanyakan kembali kepada negara-negara penggagas Paris Agreement, sejauh mana komitmen mereka sekarang? Karena Indonesia justru sangat konsisten menjalankannya,” pungkasnya.