Zulkifli Hasan: Industri Besar Beras Akan Diatur dengan Izin Khusus

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas aturan baru terkait izin bagi industri penggilingan padi berskala besar. Ia menegaskan, langkah ini diambil agar distribusi beras subsidi tidak hanya menguntungkan industri besar, tetapi juga melindungi penggilingan kecil milik rakyat.

“Memang kami sedang rapat intens ya dengan pihak terkait, baik dengan Kementan, Bapanas, Bulog, Satgas Pangan. Kan tidak adil kalau beras subsidi itu dibeli oleh industri besar semata-mata untuk mencari untung. Karena itu kan pupuknya subsidi, irigasinya subsidi. Yang kedua, itu akan mematikan pabrik-pabrik padi yang kecil,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (16/8/2025).

Baca Juga: Pemerintah Bongkar Pengoplosan, Pasokan Beras Kembali Normal

Ia menekankan bahwa industri besar tetap bisa beroperasi, tetapi harus dengan izin khusus dan kewajiban menanam sendiri.

“Kalau yang besar-besar mau silakan saja, tapi perlu izin khusus. Misalnya seperti sawit, misalnya dia buka mau di Papua sawahnya, dia bikin pabrik sendiri, silakan. Misalnya dia mau buka di mana, dia tanam, dia olah segala macam, dia kelola, silakan. Tapi kalau di Jawa misalnya, begitu banyak industri kecil-kecil rakyat, satu berdiri bisa menghabisi ratusan ribu pabrik padi. Nah, ini akan kita atur, tapi ini belum final ya,” jelasnya.

Selain aturan izin, pemerintah juga tengah menghitung kembali kebijakan harga beras agar tidak menimbulkan ketimpangan di pasar.

“Nanti saya sudah rapat sekali dua kali, nanti kalau sudah final, kami akan lapor ke Pak Presiden, termasuk menentukan harga. Harga itu misalnya broken 25, sekarang 12,5 (medium), ini nanti berapa jadinya lagi kami hitung. Tapi jangan gara-gara kantongnya bagus, terus jadi premium, harganya 17. Nah, ini kita akan atur juga, apakah satu harga atau nanti seperti apa. Sudah kami beberapa kali rapat, tapi nanti setelah 17-an akan minta waktu kita lapor ke Presiden, nanti biar dibahas,” ungkap Zulkifli.

Ia menyebut kebijakan tersebut akan mulai dijalankan dalam waktu dekat. “Iya, bulan depan, akhir tahun,” katanya.

Meski begitu, Zulkifli belum memastikan apakah nantinya akan berlaku satu harga beras atau tetap berbeda sesuai kualitas.

“Ya nanti kan kita mau lapor dulu ya, yuk makasih,” tutupnya.