Ultimatum Anyar dari Presiden, Aparat Dapat Restu Tindak Tegas Hadapi Aksi Demonstrasi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberian restunya kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap aksi anarkis yang merusak fasilitas umum, menjarah, hingga mengancam keselamatan masyarakat. 

Instruksi itu disampaikan usai Prabowo memimpin pertemuan dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara di Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

“Saya perintahkan Kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” kata Presiden dalam pernyataan resminya.

Prabowo menekankan pemerintah tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi dan aturan internasional. 

Dia mengklaim jika aspirasi murni masyarakat harus didengar, namun tidak boleh disertai tindak kekerasan, disusul dengan peringatan terkait tindakan anarkis.

“Aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, hingga makar dan terorisme, maka hal itu pelanggaran hukum,” tegasnya.

Presiden juga memastikan evaluasi terhadap aparat di lapangan dilakukan secara cepat dan transparan jika terbukti melanggar prosedur. 

“Saya sudah meminta agar hal ini dilakukan terbuka dan dapat diikuti publik,” ujarnya.

Selain instruksi kepada aparat, Prabowo menyampaikan pimpinan DPR RI telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan internal, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ia juga meminta DPR mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok lain untuk berdialog menyampaikan aspirasi.

“Pemerintah yang saya pimpin bersama semua partai politik, termasuk yang berada di luar pemerintahan, bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Prabowo. 

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan menjaga persatuan nasional dan waspada terhadap pihak yang ingin mengacaukan stabilitas Indonesia.