BNI Kolaborasi Gelar Forum Dorong Pemanfaatan Lahan Produktif Negara Berkelanjutan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Badan Bank Tanah menyelenggarakan forum Landbank Strategic Partnership Forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif milik negara secara optimal dan berkelanjutan.

Forum yang digelar di Grha BNI, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025) ini merupakan bentuk penguatan sinergi strategis antara BNI dan Bank Tanah dalam mendukung pembangunan dan investasi nasional.

Baca Juga: BNI Cetak Laba Bersih Rp15,12 Triliun di Kuartal III 2025

Acara diikuti oleh 54 rekanan Badan Bank Tanah serta 32 developer mitra BNI yang tergabung dalam lima asosiasi pengembang, yakni REI, APERSI, APERNAS, HIMPERA, dan Pengembang Indonesia (PI). Hadir pula Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho, serta SEVP Network & Sales BNI Sri Indira beserta jajaran.

Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan dukungan penuh BNI terhadap penyelenggaraan forum ini sebagai bentuk sinergi konkret antara lembaga keuangan dan lembaga pengelola aset negara.

"Mandat Badan Bank Tanah sejalan dengan visi BNI sebagai bank BUMN yang selalu hadir memajukan ekonomi nasional. Melalui forum ini, kami mengundang para investor dan pengembang untuk berkolaborasi mewujudkan proyek strategis di atas aset tanah yang terjamin dan terkelola baik," kata Eko, dikutip dari siaran pers BNI, Jumat (24/10).

BNI, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis bagi para investor dan developer melalui penyediaan berbagai solusi keuangan, termasuk pendanaan proyek, pembiayaan sindikasi, serta layanan cash management dan transaction banking terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai nilai pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Eko menambahkan, sinergi antara BNI dan Badan Bank Tanah juga menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap program perumahan nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketersediaan lahan yang legal dan terkelola baik akan mempercepat penyediaan hunian layak serta mendukung pemerataan pembangunan.

"Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat," ujar Eko.

Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menyampaikan, forum ini menjadi langkah penting untuk membuka akses kolaborasi pengelolaan lahan yang bernilai ekonomi tinggi sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.

"Kami ingin memastikan bahwa tanah bukan sekadar aset, tetapi fondasi kesejahteraan bangsa. Melalui kemitraan strategis seperti ini, setiap jengkal tanah yang dikelola negara diharapkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia," ujar Hakiki.

Dia menambahkan, Badan Bank Tanah berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengelola aset negara, tetapi juga motor penggerak investasi yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dukungan Konkret untuk Pemanfaatan Lahan Daerah

Dalam rangkaian kegiatan forum, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Desa Kutuh untuk pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di Bali yang akan dikembangkan menjadi kawasan penunjang pariwisata.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk optimalisasi lahan negara dalam pengembangan ekosistem industri kelapa berkelanjutan.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tonja menyambut baik sinergi tersebut dan menilai bahwa kerja sama lintas sektor seperti ini sangat penting untuk membuka potensi investasi daerah.

"Ini merupakan one stop solution. Badan Bank Tanah menyediakan lahan, pemerintah daerah memfasilitasi perizinan, dan BNI siap mendukung pembiayaan. Dengan kolaborasi seperti ini, lahan tidur bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Sherly.

Sinergi antara BNI, Badan Bank Tanah, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan investasi, mempercepat pemanfaatan aset negara yang strategis, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.